TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Ester menanggapi munculnya desakan investigasi di internal Kementerian Keuangan setelah munculnya data transaksi janggal senilai Rp 300 triliun. Data itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.

Soal desakan itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Ester mengatakan tidak memiliki preferensi apakah perlu dibentuk satuan tugas (satgas) untuk menginvestigasi. Namun, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengawasi permasalahan itu.

“Kewenangannya sudah ada, memang teknis saja, tinggal apakah mau yang fokus hanya untuk menangani masalah yang ada sekarang. Atau ya secara kelembagaan memang itu dimaksimalisasi saja fungsinya Itjen,” ujar Lola melalui sambungan telepon pada Senin, 13 Maret 2023.

Umumnya, kata dia, pembentukan satgas memang membantu akselerasi karena timnya taktis dan cepat. Sementara, Itjen memiliki tugas mengawasi hal lain, karena laporan yang datang bukan hanya satu.

“Dari sisi taktis sih ya enggak masalah kalau misal mau dibentuk satgas yang bertanggung jawab entah ke Itjen atau langsung Menkeu misalnya. Itu enggak apa-apa sih,” kata dia.

Yang terpenting, menurut Lola, poinnya adalah kasus yang terjadi sekarang itu sering dibilang fenomena gunung es. Sehingga, jika ingin dilembagakan harus konsisten. Dia khawatir nantinya hanya untuk memadamkan api dari kebakaran. “Tapi kalau misalnya sudah padam untuk isu ini, kemudian nanti muncul lagi akan sama enggak treatment-nya,” ucap Lola.

Sehingga, dia menyarankan, harus ada perubahan dari sisi strukturalnya, salah satunya fungsi pengawasan yang harus diperkuat. Hal itu bisa dilakukan sembari menunggu misalnya Rancangan Undang-Undang perampasan aset untuk dibahas dan disahkan.

“Sembari itu ya untuk menangani memang perlu cepat, tapi bukan hanya cepat, tadi soal konsistensi, terus kelembagaannya itu seperti apa,” kata Lola.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud Md menjelaskan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu berasal dari dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan 467 pegawai Kemenkeu sejak 2009-2023. “TPPU itu, bukan korupsi sendiri,” ujar dia akhir pekan lalu.

Mahfud mencontohkan misalnya yang paling gampang itu TPPU yang baru ditemukan PPATK akhir-akhir ini pada kasus pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT). Dia mengatakan bahwa pegawai itu melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK senilai Rp 56 miliar. Namun, dia menilai itu mengagetkan karena pegawai tersebut berasal dari eselon III.

Kemudian, Mahfud bertanya kepada PPATK, apakah ada TPPU atau tidak terhadap kekayaan orang tersebut. “Lalu dibuka, Pak ini ada surat tahun 2013 kami sudah temukan indikasinya bahwa yang bersangkutan diindikasikan melakukan TPPU,” kata Mahfud.

Sesudah itu diteliti kembali dan ternyata ditemukan Rp 500 miliar tindak pidana pencucian uangnya. Untuk korupsinya sendiri, menurut Mahfud, sedikit kemungkinan nilainya Rp 10 miliar. Tetapi pencucian uangnya yang banyak. Jika pegawai tersebut menerima uang misalnya korupsi Rp 10 miliar, karena gratifikasi, tapi berdasarkan ilmu intelijen keuangan ada kekayaan lain.

“Di belakang dia anaknya punya rekening berapa, punya perusahaan berapa, uangnya dari mana, istrinya kekayaannya berapa kok sampai punya 6 perusahaan dan macam-macam,” ucap Mahfud.

Kemudian, Mahfud menuturkan, di dalam undang-undang yang ada, hal itu dikonstruksikan dalam hukum TPPU. “Sehingga kalau disimpulkan, di Kemenkeu memang benar ada masalah-masalah ini tapi tidak semuanya benar,” tutur dia.

Pilihan Editor: Terungkap, Alasan Pengunduran Diri Rafael Alun Sebagai ASN Ditolak

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.