TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah 896 korban Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosurya menagih homologasi yang dijanjikan pemilik koperasi, Henry Surya.

Ketua Aliansi Korban KSP Indosurya, Wan Teddy, mengatakan Henry Surya pada 17 Februari 2023 lalu telah mengadakan konferensi pers. Intinya, Henry Surya menyebut akan menyelesaikan pengembalian dana korban hanya melalui asset settlement (penjualan aset) ataupun sesuai dengan homologasi.

"Perlu diingat, Henry Surya di dalam sidang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) telah mengucapkan menyelesaikan seluruh dana nasabah/korban melalui skema berjangka," kata Teddy dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 6 Maret 2023.

Adapun pelaksanaan cicilan dimulai pada September 2020 hingga Juni 2026. Menurut Teddy, banyak korban KSP Indosurya yang menerima cicilan Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu selama 11 bulan, bahkan ada yang belum menerima cicilan satu kali pun.

Teddy menilai, Henry Surya memiliki cukup waktu untuk melakukan pembayaran utang sesuai kewajibannya. "Lalu kenapa tidak dilakukan?" kata Teddy.

Sementara itu, Teddy juga menanggapi asset settlement yang ditawarkan lebih tinggi daripada harga pasar. Menurut Teddy, hal tersebut tentu merugikan korban.

"Mengingat track record dan pengalaman korban sebelumnya seperti itu, maka para korban KSP Indosurya menyatakan tidak percaya dengan janji Henry Surya untuk menyelesaikan pengembalian dana korban," ujar Teddy.

Lebih lanjut, sebanyak 889 korban yang tergabung dalam Aliansi Korban KSP Indosurya juga mempertanyakan soal homologasi. Pada perjanjian homologasi, jika terjadi wanprestasi dan sudah jatuh tempo, utang jatuh tempo akan diambil alih PT Sun International Capital dengan instrumen surat utang atau convertible loan.

Selanjutnya: Para korban mempertanyakan kebenaran klaim ...

<!--more-->

Berikutnya, kata Teddy, para korban mempertanyakan kebenaran klaim aset kekayaan milik PT Sun International Capital sebesar Rp 16 triliun. "Jangan sampai korban lagi lagi dirugikan," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan bahwa kasus penggelapan dana koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya telah merugikan sekitar 23.000 korban dengan nilai kerugian mencapai Rp 106 triliun. Pemerintah akan mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis lepas terdakwa Henry Surya dalam kasus penggelapan dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosurya.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD, ikut berkomentar.

“Putusan kasus Indosurya membuat Indonesia terkejut, pemerintahnya dan rakyatnya. Kasus Indosurya sudah dibahas lama dan dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana baik oleh Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan PPATK tetapi dinyatakan bebas oleh pengadilan,” kata Mahfud, seperti dikutip dari laman Kementerian Koperasi dan UKM, Jumat, 27 Januari 2023.

Mahfud menegaskan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas, melanggar UU Perbankan pasal 46 karena menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin. Kalau alasannya adalah mengatasnamakan koperasi, 23.000 orang yang menyimpan dana di KSP Indosurya tersebut bukan anggota koperasi.

“Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, Kejaksaan Agung akan banding. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus delicti dan locus delicti-nya, karena korbannya masih banyak. Kita tidak boleh kalah untuk mendidik bangsa ini berpikir secara jernih dalam penegakan hukum,” kata Mahfud.

AMELIA RAHIMA SARI | ANDRY TRIYANTO TJITRA

Pilihan Editor: Kasus Pencucian Uang KSP Indosurya, Kejagung: Kami Sudah Serahkan Memori Kasasi, Tinggal Tunggu Saja

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.