TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan pertumbuhan ekonomi RI tetap baik dalam dua kali periode pemilu terakhir. Yakni 5,01 persen pada 2014 dan 5,02 persen pada 2019.

"Masyarakat kita itu cenderung sudah jauh lebih dewasa karena pemilu itu dianggap sesuatu yang biasa," ujarnya dalam diskusi publik dengan tema Tantangan Ekonomi di Tahun Politik secara daring, Kamis, 2 Maret 2023.

Namun ia mengatakan dalam tahun pemilu, hal yang penting dilakukan adalah memastikan kebijakan (policy) pemerintah berkesinambungan sehingga mendukung investor untuk berinvestasi.

"Orang itu biasanya takut dalam investasi itu karena biasanya kalau sudah mulai ganti presiden policy-nya juga berubah. Ini memang perlu penguatan dalam Bappenas kita," ujarnya.

Ia menuturkan program-program yang ada di pemerintahan sebelumnya seharusnya dapat dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya dengan pemimpin baru sehingga memberikan kepastian bagi investor.

"Jadi harusnya visi misi itu tidak selalu berbeda setiap presiden tapi bagaimana melanjutkan program-program yang sudah ada. Ini yang mungkin perlu diyakinkan sehingga investasi akan tetap ada," ujarnya.

Selanjutnya: Konsumsi mulai terasa pada tahun ini<!--more-->

Menurut Aviliani di tahun depan akan terjadi peningkatan konsumsi masyarakat yang berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tahun politik itu cenderung justru kalau kita lihat banyak spending yang dilakukan oleh partai politik sehingga akan terjadi peningkatan paling tidak dari dana-dana yang dikeluarkan oleh partai politik maupun calon-calon yang mau jadi anggota DPR," kata Aviliani di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan peningkatan konsumsi ditopang oleh pembiayaan yang dikeluarkan oleh para partai politik dan calon-calon pemimpin rakyat yang mengikuti Pemilihan Umum 2024.

Konsumsi itu akan mulai terasa pada 2023 menjelang Pemilu 2024 di mana partai politik dan para kandidat pemimpin melakukan beragam persiapan termasuk untuk kampanye.

Pesta demokrasi tersebut digelar untuk memilih berbagai jabatan politik secara langsung oleh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Berbagai jabatan politik itu meliputi presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota, anggota legislatif yang terdiri atas DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD.

Pilihan Editor: Surya Paloh Sebut Sikap Pemerintah Sudah Jelas Dukung Pemilu Proporsional Terbuka

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.