TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mengungkap posisi utang pemerintah hingga akhir Januari 2023. Nilainya mencapai Rp 7.754,98 triliun (naik dari Desember 2022 yang besarannya Rp 7.733,99 triliun) dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,56 persen.

Namun, dari Desember ke Januari, penguatan (apresiasi) nilai rupiah terhadap berbagai mata uang asing (USD, EUR, JPY) turut berkontribusi menurunkan posisi utang pemerintah dalam valuta asing.

“Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo,” tertulis dalam Buku APBN Kita Edisi Februari 2023, dikutip pada Senin, 27 Februari 2023.

Dalam laporan tersebut juga dijelaskan, berdasarkan mata uang, utang pemerintah berdenominasi rupiah mendominasi dengan proporsi 71,45 persen. Hal ini sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang, yaitu mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.

Kebijakan itu dilakukan dengan koordinasi bersama Bank Indonesia dalam rangka menghadapi volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan ampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri. “Sehingga risiko nilai tukar lebih terjaga,” kata Kemenkeu dalam catatan itu.

Selanjutnya: Kemenkeu juga mencatat....

<!--more-->

Kemenkeu juga mencatat, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 88,90 persen. Pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid akan mendukung peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang.

Selain itu, Kemenkeu juga menjelaskan bahwa SBN memiliki fungsi strategis bagi sistem keuangan, terutama karena sifatnya yang aman (bebas risiko). Pertama, SBN yang dijamin undang-undang dapat menjadi pilihan terbaik di tengah tekanan pasar keuangan dan ketidakpastian ekonomi.

Kedua, SBN merupakan instrumen yang cukup likuid karena seri SBN tradable, dapat dengan mudah diperjualbelikan di pasar sekunder tanpa mempengaruhi harganya secara berarti. Selain itu, SBN juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter.

“Kepemilikan SBN domestik tradable didominasi oleh perbankan, diikuti oleh Bank Indonesia, lembaga asuransi dan dana pensiun, serta investor asing (dalam porsi yang kecil),” katanya.

Pilihan Editor: OJK Keluarkan Peraturan, Perkuat Upaya Perlindungan Konsumen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini