Profil 4 Nama yang Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Akan Diputuskan Segera oleh Jokowi

Selasa, 21 Februari 2023 18:55 WIB

Logo atau ilustrasi Bank Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan bakal segera memutuskan nama calon Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) hari ini atau besok. Nama calon tersebut bakal diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk selanjutnya dimintai persetujuan.

"Kita putuskan kalau enggak hari ini, besok. Nama-nama sudah masuk," ujar Jokowi di kawasan Inspeksi Ciliwung, Jakarta Timur, Selasa, 21 Februari 2023.

Keputusan Jokowi itu merespons masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo yang akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry yang menjabat sejak 23 Mei 2018 merupakan Gubernur BI yang ke-17.

Ada beberapa nama yang masuk bursa calon Gubernur BI. Dari internal bank sentral, ada nama Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo dan Doni Primanto Joewono. Sementara dari eksternal BI muncul nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

Profil Dody Budi Waluyo, Deputi Gubernur BI

Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, Dody lahir di Jakarta pada tahun 1961. Ia menempuh pendidikan sarjana di bidang Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Universitas Indonesia (UI). Kemudian, Dody melanjutkan pendidikan di University of Colorado, AS dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA).

Advertising
Advertising

Dody Budi Waluyo resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 April 2018 sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No.69/P Tahun 2018 tanggal 13 April 2018, untuk periode jabatan 2018-2023. Sebelum sebagai Asisten Gubernur, Dody adalah Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter sejak tahun 2016 hingga Maret 2018.

Posisi penting lainnya yang pernah dijabat Dody, antara lain sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis & Tata Kelola (2014-2016), Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter (2013-2014), Kepala Departemen Perencanaan Strategis & Hubungan Masyarakat (2012-2013), Direktur Direktorat Internasional (2012), Kepala Biro Direktorat Internasional (2010-2012).

Dody juga pernah menjabat Deputi Direktur Departemen Sumber Daya Manusia (2010), Kepala Biro Direktorat Pengelolaan Moneter (2006-2010), Peneliti Ekonomi Madya Senior Direktorat Statistik Ekonomi & Moneter (2005-2006), Kepala Bagian Direktorat Statistik Ekonomi & Moneter (2003-2005), serta Kepala Bagian Departemen Sumber Daya Manusia (2002-2003).

Mengawali kariernya di Bank Indonesia sebagai Staf Departemen Sumber Daya Manusia pada tahun 1988, Dodi juga pernah bertugas sebagai anggota Working Group G20, BIS, IMF, dan World Bank, di Bidang Moneter dan Keuangan.

Selanjutnya, Dody menjadi anggota Working Group FDI Statistics di ASEAN pada 2003-2006, dan sebagai Advisor to Executive Directorat South East Asia Voting Group Office, International Monetary Fund, Washington D.C, USA pada tahun 2000-2003.<!--more-->

Profil Doni Primanto Joewono, Deputi Gubernur BI

Doni Primanto Joewono lahir pada tahun 1965 di Surabaya. Arek Suroboyo ini menempuh pendidikan Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1988. Doni melanjutkan pasca sarjana di Jurusan Administrasi Universitas Indonesia pada 2004.

Doni memulai karirnya di Bank Indonesia sebagai analis di Departemen Pengelolaan Moneter pada 1991 dan melanjutkan karir di bidang statistik. Pada tahun 2005-2008 Doni diberikan kesempatan untuk menjadi Peneliti Ekonomi Senior di Kantor Perwakilan BI London, dan kembali bertugas di Jakarta di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter.

Doni pada awal karirnya banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, seperti mempersiapkan terbitnya obligasi Pemerintah, membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD), dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Rakornas TPID. Dalam karirnya di daerah bersama Kepala Daerah mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik di Solo tahun 2012 dan DKI Jakarta tahun 2017.

Doni sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, setelah sebelumnya dipercaya oleh Gubernur Bank Indonesia tiga kali memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Solo, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Dilansir laman resmi Bank Indonesia, Doni menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2020.<!--more-->

Profil Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI

Menteri Keuangan Republik Indonesia ini memiliki nama lengkap Sri Mulyani Indrawati. Ia lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962.

Sri Mulyani pernah mengenyam pendidikan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, lalu dilanjutkan di SMA Negeri 3 Semarang, dan kemudian menjadi Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Indonesia. Sri Mulyani melanjutkan pendidikan di University of lllinois Urbana Champaign, Amerika Serikat untuk gelar Master of Science of Policy Economics dan setelah itu meraih gelar Ph.D in Economics.

Melansir dari laman Kemenkeu, Sri Mulyani merupakan wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sebelumnya dia menjabat Menteri Keuangan, Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 1 Juni 2010, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan (2005-2010).

Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.

Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar.

Sejak tahun 2008, ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono dilantik menjadi Gubernur BI.

Sri Mulyani pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia pada tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura. Dia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.

Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan Terbaik untuk tahun 2006 oleh Majalah Euromoney. Pada bulan Februari 2018, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali menjadi Best Minister in the World pada World Government Summit di Dubai.

Masih pada tahun yang sama di bulan Oktober 2018, Global Markets memilihnya menjadi Finance Minister of the Year-East Asia Pacific. Gelar tersebut diberikan saat berlangsungnya IMF-World Bank Group Annual Meetings di Bali.

Pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan FinanceAsia. Penghargaan ini diperoleh tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada tahun 2017 dan 2018.<!--more-->

Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS

Purbaya lahir pada 7 Juli 1964. Ia lulus dari Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bidang Teknik Elektro. Lalu, Ia juga meraih gelar Doktor dalam bidang Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Pada usia 36 tahun, Purbaya memulai kariernya di pasar modal dengan bergabung bersama PT Danareksa (Persero) pada 2000. Jabatannya saat itu adalah Senior Economist Danareksa Research Institute.

Lima tahun kemudian, dia menjabat sebagai Chief Economist Danareksa Research Institute. Dia menjadi Direktur PT Danareksa Sekuritas hingga tahun 2008, atau sampai usia 44 tahun. Selain itu, Purbaya juga menjabat sebagai Komisaris PT Danareksa Investment Management.

Maret 2015, di usia 51 tahun, Purbaya lalu masuk ke Istana. Ia menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang saat itu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada 28 Juli 2016, Luhut pindah menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Dua tahun kemudian, pada 21 Mei 2018, giliran Purbaya menyusul Luhut.

Di sana, dia kembali menjadi anak buah Luhut dan menjabat sebagai Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim. Saat ini, Purbaya pun tercatat masih menjabat sebagai komisaris di Holding Tambang Indonesia (MIND ID) atau PT Inalum (Persero).

M JULNIS FIRMANSYAH | FANI RAMADHANI | FAJAR PEBRIANTO

Pilihan Editor: Sri Mulyani, Dulu Dianggap Layak Jadi Presiden Bank Dunia, Kini Masuk Bursa Calon Gubernur BI

Berita terkait

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 menit lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

3 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

4 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

6 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

15 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

16 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya