TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pencapaian target di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tahun ini naik dua kali lipat, sehingga tidak bisa dilakukan dengan aturan lama. Karena itu, ia menyatakan dukungannya terhadap penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tertanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja.

"Target tahun ini tidak main-main, karenanya kita perlu lokomotif. Untuk mencapai ini kami perlu percepatan. Harus dengan cara kekinian, dan Perpu ini kami harapkan akan menghadirkan perizinan yang mudah cepat dan tepat," ujar Sandiaga dalam keterangan tertulis pada Rabu, 15 Februari 2023.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja dinilai cacat secara formil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021. Lewat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama dalam dua tahun.

Sementara itu, Sandiaga mengklaim Perpu Cipta Kerja dapat membuat perizinan di bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui proses perizinan yang bersih. Menurutnya, penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global.

Pasalnya, ia menilai Perpu Cipta Kerja bisa mendorong terciptanya lapangan kerja dan menjamin setiap warga negara mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, menurut dia, aturan itu dapat memberdayakan koperasi dan UMKM, serta merubah berbagai pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha.

Sandiaga menjelaskan naiknya target sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus ditopang dengan berbagai langkah yang strategis, inovatif, adaptif, dan kolaboratif termasuk memberikan kemudahan bagi pelaku parekraf dalam mengembangkan usaha melalui deregulasi.

Ia mengatakan, di tengah tantangan ekonomi global saat ini, perekonomian nasional tumbuh 5,31 persen yang merupakan angka pertumbuhan tertinggi nasional sejak tahun 2013. "Kita ingin pertumbuhan ini terjaga bahkan tumbuh semakin cepat sehingga kian mendorong kebangkitan ekonomi dan membuka lapangan kerja," kata Sandiaga.

Tahun lalu, tercatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 5,5 juta atau melewati target awal sebesar 3,6 juta. Begitu juga dengan pergerakan wisatawan nusantara yang mencapai 703 juta.

Selanjutnya: Target Wisatawan Mancanegara ke Tanah Air Sebanyak 7,4 Juta Orang<!--more-->

Namun pada 2023, Sandiaga mengatakan jumlah wisatawan mancanegara ditargetkan mencapai angka 7,4 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 1,4 miliar. Target nilai devisa pariwisata tahun 2023 sebesar 2,07 miliar dolar AS pada batas bawah dan 5,95 miliar dolar AS pada batas atas.

Dengan target tersebut, ia memperkirakan nilai kontribusi PDB pariwisata mencapai 4,1 persen, serta ekspor produk ekonomi kreatif menembus 26,46 miliar dolar AS atau Rp397,98 triliun. Untuk pencapaian nilai tambah ekonomi kreatif, ia menargetkan sebesar Rp1.297 triliun.

Target kinerja yang meningkat dua kali lipat itu, kata dia, diharapkan memberikan dampak yang besar kepada masyarakat dengan keberadaan lapangan kerja sebesar 22,4 juta di sektor pariwisata dan 22,29 juta di sektor ekonomi kreatif.

Selain itu, ia mengatakan Perpu Cipta Kerja juga dapat membantu pencapaian target tersebut dengan cara merangsang masuknya investasi. Kementerian Investasi mencatat nilai proyek investasi eksisting di lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) mencapai Rp172,2 miliar atau sebanyak US$ 11,67 juta.

Adapun nilai komitmen yang sedang berjalan sebesar Rp1,55 triliun atau setara 106,24 juta dolar AS. Sementara nilai minat investasi di 5 destinasi pariwisata super prioritas sebesar Rp1,18 triliun atau senilai 81,19 juta dolar AS.

"Kami harapkan minat dari investasi di lima DPSP ini bisa mencapai Rp1,2 triliun kurang lebih, dan ini seiring dengan langkah-langkah pemerintah untuk mendorong reformasi struktural dalam target menggaet investasi Rp1.400 triliun," kata Sandiaga.

Sementara itu, Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dendy Apriandi mengklaim Perpu Cipta Kerja membuat penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan dengan pengelompokkan terhadap basis risiko.

Dendy mengatakan penyelenggaraan perizinan usaha dilaksanakan secara mandiri dan online, serta paradigma perizinan lebih sederhana, terintegrasi, dan transparan. Jadi, menurutnya, hanya usaha yang berisiko tinggi saja yang memerlukan izin. Sedangkan untuk usaha yang berisiko rendah, hanya cukup memerlukan Nomor Induk Berusaha atau NIB. Sementara untuk usaha menengah rendah dan menengah tinggi ditambahkan sertifikat standar.

"Presiden sudah memberikan sinyal bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat, kita tetap harus waspada, kita tetap harus memberikan yang terbaik termasuk pengawalan untuk terbitnya Perpu Cipta Kerja ini," kata Dendy.

Baca Juga: Airlangga Hartarto: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih Menunjukkan Prospek Cerah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.