Menolak Refund, Manajemen Meikarta Tawarkan Opsi Titip Jual

Reporter

Amelia Rahima Sari

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 14 Februari 2023 19:31 WIB

Kondisi proyek Distrik 2 Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 14 Februari 2023. Sementara itu, progres Distrik 2 tidak semasif Distrik 1. Bangunan di Distrik 2 masih berupa rangka semen dan belum jadi. Tempo/Amelia Rahima Sari

TEMPO.CO, Jakarta - Pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama atau PT MSU, anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), menawarkan opsi secondary market atau titip jual bagi konsumen yang belum mendapat unit dan ingin dana dikembalikan. Secondary market dan refund adalah dua hal yang berbeda.

"Ada 130 konsumen yang merasa ingin meminta uang yang sudah disetor kembali sehubungan dengan unit yang dipesan belum selesai. Tadi kami sudah dipaparkan oleh manajemen bagaimana supply dan demand Meikarta ini," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat meninjau kawasan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 14 Februari 2023.

Dasco mengatakan manajemen Meikarta lalu mengambil keputusan akan melakukan proses titip jual melalui secondary market terhadap unit milik konsumen yang meminta pengembalian dana. Artinya, unit tersebut akan dijual kembali oleh manajemen Meikarta melalui pasar sekunder atau secondary market.

Jika sudah laku, konsumen tersebut baru akan menerima kembali uangnya. Sementara jika refund, uang langsung kembali pada konsumen. "Tadi saya minta berapa lama manajemen melihat arus suplai demand, paling lama empat minggu atau sebulan. Itu 130 selesai, kami anggap apa yang dikeluhkan konsumen selesai," ujar Dasco.

Lebih lanjut, dia mengatakan DPR RI melalui komisi terkait akan memantau proses kelancaran pembangunan dan serah terima unit-unit yang sudah selesai, serta melakukan pendampingan kepada konsumen yang membeli agar haknya bisa terpenuhi.

Advertising
Advertising

Sementara itu, Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk juga mengatakan bukan refund yang akan dilakukan kepada 130 konsumen yang meminta pengembalian dana. "Jadi, untuk ini tetap diperjualbelikan melalui secondary market namanya ya," ungkapannya.

Lebih lanjut, dia mengatakan tahun 2023 ini ada 2.200 unit yang ditargetkan selesai. Adapun yang sudah dibangun saat ini ada 7 blok di 14 tower. "Yang sudah dihuni kurang lebih 7 tower," tuturnya.

Pilihan Editor: Bos Lippo Cikarang Blak-blakan Soal Klaim 100 Ribu Unit Apartemen Meikarta Terjual: Cuma 18 Ribu yang Valid

MeikartaLippo CikarangDPR

Berita terkait

RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

8 menit lalu

RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

DPR RI akan segera membahas RAPBN tahun anggaran 2025. Pembahasan itu bakal dilaksanakan dalam sidang paripurna pada Senin pekan depan, 20 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah dan DPR Setuju RUU MK Dibawa ke Paripurna

33 menit lalu

Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah dan DPR Setuju RUU MK Dibawa ke Paripurna

RUU MK disetujui dibawa ke paripurna DPR. Padahal beleid ini pernah ditolak di era Menkopolhukam Mahfud Md.

Baca Selengkapnya

DPR Gelar Rapat Paripurna di Masa Sidang V 2024/2025, Dihadiri 153 dari Total 575 Anggota

3 jam lalu

DPR Gelar Rapat Paripurna di Masa Sidang V 2024/2025, Dihadiri 153 dari Total 575 Anggota

Rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024 yang dihadiri 153 anggota dewan.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

18 jam lalu

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

Kemenhub bisa mencabut izin trayek PO yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok jika menemukan adanya pelanggaran.

Baca Selengkapnya

Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum

1 hari lalu

Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana merespons soal RUU Penyiaran yang bakal melarang tayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

1 hari lalu

Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

Anggota DPR mengatakan penerbitan izin tambang atau IUP kepada ormas tertentu tidak sehat bagi iklim pertambangan nasional

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

1 hari lalu

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

Hal yang krusial dari revisi UU MK ini adalah mengenai peralihan hakim Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

2 hari lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

2 hari lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

3 hari lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi