Jokowi Pastikan 2023 Tahun Terakhir RI Ekspor Bahan Mentah: Timah, Bauksit dan Tembaga

Kamis, 2 Februari 2023 07:32 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu 29 Januari 2023. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi pastikan penyetopan ekspor bijih bauksit dan tembaga serta ingot timah akan terjadi di tahun ini.

Menurut Jokowi, langkah penyetopan itu guna mendukung upaya hilirisasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang melimpah.

"Bauksit stop Juni, nanti sebentar lagi saya umumkan tembaga stop tahun ini," kata Jokowi saat membuka event Mandiri Investment Forum 2023 di Jakarta, Rabu 1 Februari 2023.

Baca: Jokowi Senang Gubernur Bali Wajibkan Pakaian Adat Setiap Selasa dan Kamis

Jokowi mengungkapkan, hilirisasi industri merupakan kunci untuk Indonesia berubah menjadi negara maju, karena saat ini sumber daya alam Indonesia khususnya bidang pertambangan sangat melimpah.

Advertising
Advertising

"Saya berikan contoh saja, Indonesia ini ekspor bahan mentah bauksit itu nomor 3 di dunia, tapi ekspor almunium kita nomor 33 di dunia, apalagi ekspor panel surya nomor 31, padahal bahannya ada di sini," kata Jokowi.

Sementara untuk timah, kata Jokowi, saat ini Indonesia adalah nomor satu pengekspor ingot timah, di mana cadangan timah Indonesia adalah nomor dua di dunia.

Selanjutnya: Jokowi berharap agar Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah ...

<!--more-->

"Cina itu importir nomor satu untuk bahan mentah timah. Kalau kita buat yang namanya komponen PCB ini nilai tambahnya bisa 69 kali. Kenapa gak kita buat? Kenapa kita ekspor (ingot timah) dan yang dapat negara lain lagi," katanya.

Untuk itu, Jokowi berharap agar Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah. Berkaca dari nikel, yang saat ini telah memiliki dampak bagi perekonomian hingga mencapai US$ 30 bilion ketika ekspor bahan mentahnya distop sejak 1 Januari 2020.

"Proyeksi dampak hilirisasi minerba dan migas itu akan menambah PDB kita sbesar US$ 699 bilion, lapangan kerja yang akan terbuka itu diangka 8,8 juta, ini sebuah dampak yang sangat besar sekali," kata Jokowi.

Pemerintah melarang ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 yang diteken oleh menteri saat itu, Ignasius Jonan pada 28 Agustus 2019.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Kejaksaan Agung Janji Bakal Ungkap Tuntas Korupsi Timah yang Rugikan Negara dan Lingkungan Rp 271 Triliun

1 jam lalu

Kejaksaan Agung Janji Bakal Ungkap Tuntas Korupsi Timah yang Rugikan Negara dan Lingkungan Rp 271 Triliun

Kejaksaan Agung berjanji akan mengungkap kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk yang merugikan negara dan lingkungan Rp 271 triliun.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

2 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

3 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

5 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

7 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

14 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

15 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya