TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan hasil megaproyek food estate yang tengah digarap pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan.

Berdasarkan catatan PUPR, food estate di Kapuas, Kalimantan Tengah telah memanen hasil produksi sebanyak 4,58 ton per hektare dari luas lahan sebesar 6 hektare.

"Ini akan nanti ada lagi proses panen, mungkin pada bulan Februari," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 Januari 2023.

Baca: PUPR Siapkan Anggaran Perumahan 2023 Rp 6,98 T, Ini Rinciannya

Panen tersebut terjadi di Desa Dadahup, Kapuas, Kalimantan Tengah. Hingga kini, progres tanam di Kalimantan Tengah telah mencapai 8.458 hektare, sedangkan di Desa dadahup seluas 658 hektare. Proyek ini dikerjakan bersama oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.

Basuki menjelaskan proyek food estate di Kalimantan Tengah menggarap komoditas padi dan tanaman pangan lainnya dari lahan seluas 43.500 hektare. PUPR sendiri bertugas membangun infrastruktur pendukung pengembangan kawasan tersebut di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, NTT, dan Papua.

Ia menjelaskan, luas potensial lahan food estate di sebesar 43.500 hektare. Pada 2021-2022, PUPR telah melakukan rehabilitasi dan peningkatan sistem tektonik flow, meliputi kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa sepanjang 2.195 kilometer.

Selanjutnya: PUPR membangun 166 pintu air, jembatan, dan 18 sumur air tanah ...

<!--more-->

Kemudian, PUPR juga membangun 166 pintu air, jembatan, dan 18 sumur air tanah. PUPR kemudian membangun dan merehabilitasi pintu air daerah irigasi rawa dan di Desa Dadahup. Ditambah, peningkatan kualitas jalan di kawasan food estate sepanjang 77,37 kilometer dan jembatan sepanjang 130 kilometer.

Sementara itu, proyek food estate ini mendapatkan sejumlah kritik. Salah satunya dari Komisi IV DPR RI. Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin mengaku sudah mengantongi sejumlah data yang menunjukan kegagalan program food estate di beberapa tempat.

"Bahkan teman-teman mengusulkan bikin Pansus (panitia khusus) karena di situ banyak data yang palsu," kata Sudin dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Perum Bulog, Dirut PT RNI dan PT Pupuk Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Senin, 16 Januari 2023.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menampik pernyataan Sudin. Menurut Syahrul, kondisi lahan di Indonesia sangat beragam, sehingga sehingga membutuhkan proses untuk mempelajari metode yang efektif untuk mengolahnya.

Apalagi, kata dia, penilaian atas keberhasilan program food estate tidak bisa disamaratakan dengan pertanian di pulau Jawa. "Enggak (gagal) lah. Jangan dilihat lahan yang ada di sini, di Jawa, dengan di Kalimantan yang rawa itu. Jadi tak bisa seperti balik tangan," tuturnya.

Lebih lanjut, menurutnya, program food estate berjalan lebih lambat karena menghadapi berbagai kendala seperti hama, cuaca, hingga masyarakat sekitar, sehingga membutuh proses dan kesabaran dalam mengurusnya. Tetapi ia yakin, melalui program ini, lahan-lahan di Indonesia bisa berubah menjadi lahan produktif.

RIANI SANUSI PUTRI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini