Jokowi MInta PDAM Tak Naikkan Tarif Air Minum 100 Persen Lebih, Ini Sebabnya

Reporter

Editor

Selasa, 17 Januari 2023 11:22 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu memberikan keterangan terkait pelanggaran HAM masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 11 Januari 2023. Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepala daerah untuk hati-hati dalam menaikkan tarif air minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena bisa mengerek laju inflasi. Kalau masih kuat, kepala daerah diminta untuk menahan kenaikan tarif untuk masyarakat.

"Kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa, tapi sekecil mungkin, jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen. Karena data yang masuk ke saya, ada," kata Jokowi di depan ratusan kepala daerah yang hadir dalam Rakornas Kepala Daerah dan FKPD seluruh Indonesia di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2022.

Baca: Jurus Jokowi Cegah Badai PHK di Indonesia Tahun 2023

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono telah melaporkan inflasi bulanan Desember 2022 sebesar 0,66 persen. Enam komoditas utama penyumbang inflasi di antaranya beras, tarif air minum PDAM, hingga telur ayam ras.

Kondisi yang sama juga tercermin di daerah. Di Jawa Barat, inflasi 2022 mencapai 6,04 persen di atas angka nasional 5,51 persen. Penyebab utamnya karena administered prices inflation atau inflasi karena tarif yang ditentukan oleh pemerintah.

Advertising

"Seperti kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif PDAM, untuk itu perlu kebijaksanaan dan ketepatan waktu dalam memilih waktu penerapan kebijakan kenaikan tarif," kata Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Mohammad Taufiq Budi Santoso dikutip dari Antara.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta kepala daerah untuk sering-sering masuk ke pasar untuk mengecek kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang dapat memicu inflasi. Tujuannya untuk mengecek atau memverifikasi ulang laporan yang disampaikan oleh bawahan mereka, apakah sudah sesuai fakta atau tidak.

"Ndak musim lagi sekarang ini yang namanya bawahan ABS (asal bapak senang), baik pak, enggak ada yang naik pak, harga stabil pak," kata Jokowi. "Kalau saya, saya cek langsung ke lapangan."

Permintaan ini disampaikan karena Jokowi ingin kepala daerah memperhatikan urusan inflasi sedetail mungkin. Contohnya yaitu kenaikan harga beras yang sekarang terjadi. "Hati-hati, saya dua hari peringatkan Bulog masalah ini, di 79 daerah, beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit," kata dia.

Lalu harga telur juga naik di 89 daerah, tomat di 82 daerah, dan ayam ras 75 daerah. Jokowi tak ingin kenaikan harga barang ini kemudian memicu inflasi Indonesia melonjak.

Sebab Jokowi menilai inflasi Indonesia 5,51 persen (yoy) pada 2022 sudah jauh lebih baik dibandingkan negara lain. Untuk itu, Jokowi juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah untuk memberi informasi apa adanya kepada kepala daerah.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.