Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersiap menghadiri acara perayaan HUT PDIP ke-50, Selasa, 10 Januari 2023. Foto: Ima Dini Shafira
"Nikel kita setop 3 tahun yang lalu dulu waktu masih mentah kita ekspor nilainya hanya Rp17 triliun, setelah kita setop 3 tahun ini, setahun bisa menghasilkan kurang lebih Rp360 triliun. Bauksit kita umumkan Desember setop juga mulai Juni 2023 dan akan kita hilirisasi di dalam negeri. Tidak tahu lompatannya tapi kurang lebih dari Rp20 triliun menjadi Rp60-70 triliun," ungkap Presiden.
Menurut Presiden, pekerjaan itu memang tidak mudah karena tambah nikel, bauksit, timah tersebar di Sulawesi, Maluku, Belitung, Kalimantan Barat, Bintan dan daerah lainnya.
"Semua harus terintegrasi dan kita harap nantinya jadi ekosistem bagi kendaraan listrik yang memberikan sebuah masa depan yang cerah, karena seluruh pasar negara-negara membutuhkan mobil listrik ini tapi tentu tahapan nya masuk ke baterai listrik lebih dulu," tambah Presiden.
Meski Indonesia kalah saat digugat Uni Eropa ke WTO untuk penghentian ekspor nikel, tapi Presiden Jokowi menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri agar tidak mundur.
"Jangan mundur. Karena inilah yang akan jadi lompatan besar peradaban negara kita, saya yakin itu terus kita banding, kalau banding kalah, saya tidak tahu ada upaya apa lagi yang bisa kita lakukan. Kenapa ini terus saya ulang-ulang? Karena saya ingin presiden ke depan juga berani melanjutkan nya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa demi kepentingan negara," tegas Presiden.
Jokowi meminta masyarakat khususnya kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak boleh mundur menjaga kekayaan alam Indonesia.
"Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut karena kekayaan alam ada di Indonesia, kita ingin dinikmati oleh rakyat kita," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi dalam pidatonya mengingatkan soal pernyataan Presiden Soekarno pada 1965 untuk menolak ketergantungan pada imperialisme.
"Memperluas kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu, supaya kita tidak didikte dan menggantungkan diri ke negara manapun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari, berdikari, berdikari," tambah Presiden.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
4 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
