Kemenkop UKM Setop BLT UMKM, Sandiaga: Bantuan Ini Ditunggu UMKM

Senin, 2 Januari 2023 20:05 WIB

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. ANTARA/Desca Lidya Natalia

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyetop Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BLT UMKM). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menanggapi hal ini, menurutnya bantuan itu ditunggu oleh UMKM.

"BLT ini adalah salah satu upaya kepedulian dan keberpihakan (pada) masyarakat, khususnya (masyarakat) menengah dan menengah ke bawah. UMKM sangat terdampak pandemi dan pada saat inflasi kemarin mereka juga mendapat gempuran yang luar biasa," kata Sandiaga Uno dalam acara 'The Weekly Brief with Sandi Uno' secara daring, Senin, 2 Januari 2022.

Menurut Sandi, sapaannya, BLT UMKM sangat diterima sebagai kebijakan yang populer di masyarakat. Kebijakan ini juga mendapat tanggapan yang positif.

"Saya juga diingatkan oleh para pelaku UMKM, bantuan ini sangat ditunggu oleh mereka. Jadi, saya melihat bahwa momen kebangkitan ini masih awal dan harus benar-benar dihitung jika BLT ini dicabut, saya khawatir ini akan mengakibatkan pemulihan sektor, terutama sektor parekraf dan UMKM yang bernaung di bawahnya, bisa terganggu kebangkitannya," tutur Sandi.

Terakhir, ia berharap BLT UMKM bisa tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu sehingga bisa menyiapkan pariwisata ekonomi dan kreatif era baru yang fokus pada kenaikan kelas para UMKM.

Advertising
Advertising

"Mudah-mudahan kebijakan atau keputusan nanti, apapun yang dibuat, disosialisasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kekecewaan pada masyarakat.

Sebelumnya Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) memastikan pemerintah tak akan menggulirkan BLT UMKM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

"Per hari ini, pemerintah merasa UMKM sudah cukup pulih, survive (bertahan), sehingga program hibah BPUM tidak diperlukan lagi," kata dia di Kemenkop UKM Jakarta, Senin, 26 Desember 2022.

Namun, ia menuturkan pemerintah akan tetap bersiaga sembari melihat perkembangan. Jika kondisi ekonomi tak terlalu baik, menurutnya pemerintah bisa melakukan penyesuaian.

"Nanti kita coba evaluasi, kalau perkembangannya tidak terlalu bagus ya seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bisa melakukan adjustment (penyesuaian) terhadap program dan pembiayaan," tutur Teten.

AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA

Berita terkait

Wabup Kukar Rendi Solihin Dialog dengan Pelaku UMKM di Sanga-sanga

1 hari lalu

Wabup Kukar Rendi Solihin Dialog dengan Pelaku UMKM di Sanga-sanga

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar berkomitmen untuk terus membersamai pelaku UMKM

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

1 hari lalu

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

Presiden Jokowi mengharapkan pembukaan IDHT memperkuat ekosistem digital lokal.

Baca Selengkapnya

Progres Pembangunan Sumbu Kebangsaaan IKN 98 Persen, Menteri PUPR: Bisa Digunakan Saat 17 Agustusan

1 hari lalu

Progres Pembangunan Sumbu Kebangsaaan IKN 98 Persen, Menteri PUPR: Bisa Digunakan Saat 17 Agustusan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

2 hari lalu

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.

Baca Selengkapnya

Solo Great Sale 2024 Diharap Menjadi Sarana UMKM Memasarkan Produk

2 hari lalu

Solo Great Sale 2024 Diharap Menjadi Sarana UMKM Memasarkan Produk

Solo Great Sale 2024 (SGS 2024) diharapkan menjadi sarana para pelaku UMKM memasarkan produknya.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tegaskan Aturan Sertifikasi Halal UMKM Berlaku per Oktober 2024: Kalau Enggak, Kapan Siapnya?

3 hari lalu

Zulhas Tegaskan Aturan Sertifikasi Halal UMKM Berlaku per Oktober 2024: Kalau Enggak, Kapan Siapnya?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas meminta para pengusaha pangan untuk segera memenuhi standar sertifikasi halal hingga Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

6 hari lalu

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

Begini awal kasus munculnya larangan terhadap warung Madura untuk buka 24 jam.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

7 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

7 hari lalu

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

Menkop UKM Teten Masduki mengevaluasi pernyataan pejabatnya tentang pembatasan jam operasinal warung atau toko klontong milik masyarakat.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

7 hari lalu

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

Kemenkop UKM pastikan tidak ada yang membatasi jam operasi warung atau toko klontong milik masyarakat seperti warung Madura.

Baca Selengkapnya