Bos OJK: Perkuat Ekonomi, Maka Tak Ada Istilah Wait and See Bagi Investasi di RI

Senin, 2 Januari 2023 12:47 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kiri), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) memberikan keterangan pers terkait hasil rapat berkala KSSK tahun 2022 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Namun KSSK juga mewaspadai sejumlah risiko dari perekonomian global yang dapat berdampak pada sistem keuangan dan ekonomi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan'

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa perekonomian di Indonesia harus diperkuat. Hal itu menjadi prioritas ke depan bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Prioritas kita ke depan perkuatan perekonomian, maka tidak ada istilah wait and see bagi investasi di Indonesia. Is all about investment, investment, investment. Kita harus siap untuk itu dan kita dorong,” ujar dia dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di akun YouTube Indonesia Stock Exchange pada Senin, 2 Januari 2023.

Baca: Sri Mulyani: Meski 2022 Tahun yang Brutal, Perdagangan BEI Ditutup dengan Resilient

Untuk itu, Mahendra menuturkan bahwa pemerintah harus meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas. Karena dengan begitu maka Indonesia akan mampu mengisi gelas yang kosong, di mana populasi investor di Bursa Efek Indonesia baru 10,3 juta atau baru 4 persen dari populasi nasional.

“Masih luas sekali, walaupun 50 persen kapitaliasasi pasar terhadap PDB nasional namun hal itu masih jauh tertinggal dari di atas 100 persen negara-negara ASEAN yang lain,” kata Mahendra.

Advertising
Advertising

Indonesia, kata dia, patut bersyukur, di tengah gejolak dan ketidakpastian di Eropa dan banyak negara secara global. Kinerja perekonomian Indonesia dan juga cerminannya pada kinerja pasar modal 2022 justru bertahan dan cenderung menunjukkan kinerja yang sangat positif.

“Bahkan terbaik dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN dan Asia secara umum. Tercermin dari kinerja IHSG ditutup 4 persen meningkat dibandingkan tahun lalu,” kata Mahendra.

Aktivitas perdagangan di bursa 2022 juga disebutnya mengalami kenaikan signifikan, dan frekuensi transaksi harian mencapai 1,31 juta kali yang terbesar di ASEAN.

Selain itu, kapitalisasi pasar tertinggi mencapai angka Rp 9.500 triliun atau US$ 600 miliar artinya 50 persen terhadap PDB Indonesia, serta ada juga 59 pencatatan saham baru atau IPO pada 2022.

Selanjutnya: Ditambah lagi, Mahendra berujar...

<!--more-->

Ditambah lagi, Mahendra berujar, jumlah investor pasar modal meningkat mencapai 10,3 juta, artinya 10 kali lipat atau 1000 persen meningkat dalam 5 tahun terakhir sejak 2017. Menariknya lagi adalah didominasi oleh investor domestik yang sudah mencapai 55 persen dari seluruh investor.

“Dan kalau dihitung yang generasi milenial dan generasi Z atau zilenial gabungannya adalah 58,7 persen. Itulah capaian-capaian yang luar biasa,” tutur Mahendra.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa 2022 merupakan tahun yang brutal, bahkan bursa saham di banyak negara lain terkena dampaknya.

Salah satunya terlihat dari bagaimana US$ 30 triliun nilai kapitalisasi pasar hilang pada tahun lalu. Dengan begitu, muncul anggapan bahwa investor di pasar global bukannya create value tapi losing value.

Tapi, menurut Sri Mulyani, kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia yang masih cukup positif. “Dengan capaian melalui Bursa Efek Indonesia dan para pelaku bursa untuk menutup 2022 dengan sangat resilient dengan tantangan yang sungguh tidak mudah,” ujar dia dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di akun YouTube Indonesia Stock Exchange pada Senin, 2 Januari 2023.

Bendahara Negara tersebut berharap capaian tersebut bisa bekal yang bagus untuk memasuki tahun 2023. Untuk tahun baru, kata dia, penekanan untuk integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas akan ditopang dengan pelaksanaan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang sudah disahkan.

Baca juga: Jokowi: 2023 Tahun Ujian Bagi Ekonomi, Harus Hati-hati dan Tetap Waspada

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

1 jam lalu

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

Bendesa Adat Berawa Ketut Riana diduga memeras pengusaha yang membutuhkan rekomendasi perizinan investasi

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

1 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

1 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

2 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

3 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

4 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

6 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

6 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

7 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya