TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas buka suara ihwal impor beras di tengah klaim surplus dari Kementerian Pertanian (Kementan). Ia mengaku sudah mengecek ke lapangan untuk memverifikasi data yang dikirimkan Kementan bersama Satgas Pangan.

Menurutnya, data tersebut tak sejalan dengan yang ada di lapangan. "Sebenarnya saya maunya terima beras, bukan terima data. Saya cek di lapangan enggak ada," kata dia dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Rabu, 7 Desember 2022.

Baca: Pemerintah Impor Beras 200 Ribu Ton, Zulhas: Saya Beri Izin 500 Ribu Ton, Bisa Dibeli Kapan pun

Ia tak menampik berdasarkan data, memang hasil panen mencukupi kebutuhan domestik. Buwas pun yakin data yang ada di Kementan atau Badan Pusat Statistik (BPS) sama. Tapi menurutnya stok yang siap diserap oleh Bulog tidak mencukupi. Pasalnya, pihak penggilingan tak berani membuat kontrak penjualan kepada Bulog sebanyak itu.

Contohnya, kata Buwas, ada penggilingan yang disebut memiliki stok sebanyak 30 ribu ton, tetapi ketika diverifikasi hanya memiliki stok 3 ribu ton. "Jadi kita cek ulang, soalnya siapa tahu dia (penggilingan) yang bohong," tuturnya.

Selain itu, ia membeberkan ada pihak yang menyuruh penggilingan menaikan harga. Misalnya, ketika penggilingan sudah meneken kontrak dengan harga Rp 10.200 per kilogram, penggilingan tiba-tiba menaikan harga menjadi Rp 11 ribu per kilogram. Namun Buwas enggan membocorkan siapa pihak yang menyuruh menaikan harga beras itu.

"Ya nanti saja lebih baik itu disikapi oleh hukum. Karena Satgas Pangan sudah mencatat, rekamannya pun sudah ada," kata dia.

Karena itu, Bulog bersama Satgas Pangan akan mengusut soal data beras ini. Dia berjanji akan memonitor ke lapangan, mewawancarai pihak penggilingan di seluruh wilayah dan merekamnya. Ia baru akan membeberkan lebih jauh setelah survei itu selesai.

"Nanti kalau saya yang cerita sekarang disangka cari pembenaran, nanti saya rekam. Nanti mereka ditanya lalu kita dengarkan. Bahkan harga berasnya (di penggilingan) itu ga masuk akal," kata dia.

Sebelumnya, Kementan mengklaim jumlah stok beras di dalam negeri masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan beras untuk gudang Perum Bulog. Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Batara Siagian mengatakan pihaknya telah melakukan validasi soal stok dan harga beras domestik di lapangan. Dirjen Tanaman Pangan Kementan pum telah melayangkan surat resmi kepada Bulog yang berisi rincian lokasi penyerapan beras domestik.

Surat tersebut telah ditembuskan kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. “Hal ini tentu sebagai komitmen kami meyakinkan data BPS tidak ada keraguan sesungguhnya, karena faktanya di lapangan beras ada. Namun tentu dengan variasi harga tergantung lokasi,” kata Batara di Jakarta, melalui keterangan resmi, pada Rabu, 30 November 2022.

Dengan data yang dikirimkan Kementan, Batara berharap Bulog dapat segera menyerap beras di wilayah tersebut. Sehingga, pemerintah tidak perlu melakukan importasi beras. Dibandingkan produksi secara nasional, kata dia, sebenarnya kebutuhan gudang cadangan beras Bulog sangat kecil.

Oleh karena itu, ia menilai tidak mungkin petani lokal di seluruh wilayah Indonesia tidak dapat memenuhinya. Apalagi pada Februari hingga Maret mendatang, akan masuk masa panen raya sehingga stok di petani lokal akan melimpah.

Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras Bulog. Hal itu telah disampaikan secara resmi oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa, 6 Desember 2022.

Adapun soal kisruh data beras yang dikirimkan Kementan kepada Bulog, ia menilai produksi beras nasional memang melimpah. Importasi beras ini, kata dia, tidak serta-merta menunjukan produksi beras nasional tidak mencukupi. Tetapi, tingginya harga di beras domestik lah yang menjadi alasan pemerintah memilih impor.

Untuk memastikan akurasi dan kesiapan data stok beras nasional, ia menyatakan akan memverifikasi di lapangan pada 31 Desember 2022. Survei akan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional, BPS, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk mengetahui mengenai jumlah stok beras yang ada di seluruh Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Resmi Impor Beras 200 Ribu Ton, Bapanas: Hanya untuk Kegiatan Pemerintah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.