TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menilai proyek kereta cepat akan menjadi beban bagi Indonesia dalam jangka panjang karena harga tiket yang dijual terlampau murah.

Ia menyebutkan persoalannya muncul ketika harga tiket di bawah harga rasional untuk bisa menutupi kebutuhan operasional dan pengembalian modal. "Artinya pendapatan yang akan masuk tidak dapat diandalkan untuk bisa sharing profit antara Indonesia dengan Cina," tutur Achmad pada Tempo, Jumat, 25 November 2022.

Baca: PMN Tambahan untuk Kereta Cepat Rp 3,2 T Diketok, Wamen BUMN: Insya Allah Schedule Juni Dicapai

Pernyataan tersebut menanggapi Direktur utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi yang menyebutkan mengatakan tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) hanya dibanderol Rp 125 ribu sampai Rp 250 ribu.

Tiket ludes bukan berarti perusahaan untung

Meski harga tiket murah itu sangat menggiurkan bagi warga yang ingin bepergian menggunakan kereta cepat tersebut, bukan berarti perusahaan juga akan diuntungkan. Ia mengaku tak akan kaget bila banyak tiket ludes terjual dalam waktu yang cepat karena mendapat repons sangat besar oleh masyarat.

Namun Achmad mengingatkan bahwa Cina tidak akan mau berinvestasi jika prospek keuntungannya tidak mencapai seperti tidak bisa diharapkan. Kecuali Indonesia akhirnya mengkompensasi kekurangan pendapatan dengan mengucurkan subsidi.

Soal ini, Achmad memperkirakan pemerintah bakal harus mengucurkan subsidi dalam waktu yang cukup lama. Alhasil Badan Usaha Negara atau BUMN yang semestinya memberikan pendapatan kepada negara malah menjadi beban yang berkelanjutan.

Selanjutnya: "Ini akan menjadi legacy beban ..."

<!--more-->

"Dan ini akan menjadi legacy beban dari rezim saat ini yang harus dipikul oleh rezim yang akan datang," ucap Achmad.

Saat ini biaya pembangunan (cost overrun) proyek KCJB telah menembus hingga US$ 7,9 miliar atau Rp 118,5 triliun. Angka tersebut menggunakan asumsi kurs Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat.

Tinggi biaya operasioal kereta cepat

Dengan begitu, ia memprediksi keberlanjutan dari KCJB diperkirakan tidak akan bertahan karena biaya-biaya operasional yang harus dikeluarkan akan sangat tinggi.

Jika hal-hal yang fundamental tidak terbiayai, Achmad khawatir nasib unit KCJB akan seperti sejumlah bus Transjakarta pada era pemerintahan gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bus itu terbengkalai dan akhirnya menjadi rongsokan.

Kekhawatiran Achmad lainnya adalah ihwal pemeliharaan infrastruktur. Ia menilai pemeliharaan KCJB berpotensi tidak ideal karena minim pendanaan. Sehingga, dikhawatirkan tak bisa berfungsi dengan benar. Dampaknya bisa terjadi kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa.

Baca juga: 5 Kerja Sama Bilateral RI-Cina Diteken, Ada Momen Jokowi Sapa Xi Jinping 'Kakak Besar'

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini .