Biden Cs Kucurkan USD 600 Miliar untuk Atasi Gap Kesenjangan Infrastruktur Negara Berkembang

Rabu, 16 November 2022 11:04 WIB

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan negara G7 akan menggalang dana USD 600 miliar untuk atasi gap kesenjangan infrastruktur negara berkembang, di sela-sela KTT G20 Bali. (ISTIMEWA)

TEMPO.CO, Jakarta -Amerika Serikat dan Uni Eropa menginisiasi pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) untuk membantu memperkecil celah kesenjangan infrastruktur antara negara maju dan berkembang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan negara-negara G7 akan membantu menggalang dana US$ 600 miliar dalam bentuk pinjaman dan hibah yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan mempercepat transisi energi.

"Kami dari negara-negara G7 pada Juni lalu menyepakati kemitraan untuk investasi senilai US$ 600 miliar. Ini adalah suatu kewajiban bagi saya memberikan hasil nyata untuk semua orang," ujar Biden di The Apurva Kempinski, Nusa Dua Bali, di sela-sela KTT G20.

Biden melihat pembangunan infrastruktur yang berkualitas sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara, memastikan kelancaran rantai pasokan global, meningkatkan keamanan ekonomi dan nasional, dan menjamin kesehatan penduduk dunia serta kesetaraan gender. Dana ini akan dihimpun dan dikucurkan untuk negara-negara berkembang dalam lima tahun ke depan atau hingga 2027.

Sejalan dengan proyek PGII, Indonesia akan mendapatkan keuntungan investasi senilai US$ 20 miliar melalui proyek Kemitraan Transisi Energi Inonesia (JETP). Koalisi negara-negara G7+ bersepakat membantu Indonesia mempercepat transisi energi, termasuk untuk mendukung pensiun dini PLTU batu bara.

"Kami bersama Indonesia dan Jepang bersama-sama menciptakan kemitraan transisi energi yang berkeadilan. Bersama-sama kita memobilisasi US$ 20 juta dalam EBT dan mendukung pekerja transisi energi untuk batu bara," kata Biden.

Advertising
Advertising

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menuturkan sebagai Presidensi G20 dan Ketua ASEAN tahun depan, Indonesia akan memastikan negara-negara berkembang mendapat manfaat dari inisiatif global transformasional. "Kami bekerja sama dengan mitra, termasuk di ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik, untuk mewujudkan visi PGII," katanya.

Indonesia berupaya mempercepat transisi energi guna mencapai target net zero emission atau NZE pada 2060. Dalam peta jalan sebelumnya, Indonesia akan mempensiun-dinikan PLTU batu bara dan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Indonesia juga tengah membangun ekosistem kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon.

Dalam enam bulan ke depan, Indonesia akan memimpin persiapan rencana aksi untuk mencapai tujuan kemitraan bersama ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia akan melaksanakan upaya-upaya yang konkret dan kolaboratif.

"Transisi energi ini akan dipimpin oleh Indonesia dengan memaksimalkan platform-platform dalam negeri yang dipimpin PT SMI," kata dia. Adapun dari dana sebesar US$ 20 miliar, sebanyak US$ 10 miliar berasal dari Internasional Partner Group (IPG) dan US$ 10 miliar dari The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Climate Counselor to The Secretary at US Department of The Teasury John Morton menggambarkan inisiatif ini merupakan upaya kemitraan yang historis. Dia menyebut penggalangan dana itu menjadi kemitraan dengan nilai investasi terbesar untuk transisi energi.

"Dan kami sudah senang sekali bisa bekerja sama selama sembilan bulan terakhir ini dengan Indonesia. Ini menandai komitmen Indonesia untuk mempercepat transisi energi," katanya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | DANIEL AHMAD

Baca Juga: Joe Biden Tersandung saat Naik Tangga, Diselamatkan Jokowi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk ke Gaza Lewat Dermaga Buatan Amerika Serikat

8 jam lalu

Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk ke Gaza Lewat Dermaga Buatan Amerika Serikat

Amerika Serikat mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui dermaga terapung buatannya di lepas pantai Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Joe Biden: RUU Penerbangan hingga Tarif Impor dari Cina

12 jam lalu

Joe Biden: RUU Penerbangan hingga Tarif Impor dari Cina

Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang penerbangan yang bisa meningkatkan (kualitas) staf pengawas lalu-lintas udara

Baca Selengkapnya

Joe Biden Tanda Tangani Rancangan Undang-undang Penerbangan

1 hari lalu

Joe Biden Tanda Tangani Rancangan Undang-undang Penerbangan

Rancangan undang-undang penerbangan yang ditanda-tangani Joe Biden diharapkan bisa meningkatkan kualitas di sejumlah sektor.

Baca Selengkapnya

26 Perusahaan Kapas dari Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat

1 hari lalu

26 Perusahaan Kapas dari Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat

26 perusahaan kapas asal Cina tak bisa melakukam impor ke Amerika Serikat karena diduga melakukan kerja paksa ke minoritas warga Uighur.

Baca Selengkapnya

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

1 hari lalu

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

PBB menyebut dermaga terapung yang baru saja selesai dibangun di Gaza untuk pengiriman bantuan dinilai kurang layak dibandingkan jalur darat

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

1 hari lalu

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

RUU tersebut diperkirakan tidak akan menjadi undang-undang, tetapi lolosnya beleid itu di DPR AS menunjukkan kesenjangan pada tahun pemilu soal Israel

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

1 hari lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

1 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Ini Poin-poin Penting dari 'Era Baru' Kemitraan Strategis Putin dan Xi

1 hari lalu

Ini Poin-poin Penting dari 'Era Baru' Kemitraan Strategis Putin dan Xi

Putin dan Xi Jinping sepakat memperdalam kemitraan strategis mereka sekaligus mengecam Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya