TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menyoroti untuk fokus kerjasama ekonomi antara ASEAN dan Republik Korea untuk membangun ekonomi akwasan yang lebih resilient dan hijau.

Dilansir presidenri.go.id, Melalui Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN dan Republik Korea Selatan yang berlangsung pada Jumat, 11 November 2022 lalu di Hotel Sokha, Pnom Penh, Presiden menjelaskan bahwa kerja sama ekonomi hijau yang berkelanjutan menjadi kunci masa depan ASEAN.

Ekonomi hijau menjadi juga menjadi salah satu strategi yang tengah diusung dalam program pembangunan Indonesia untuk visi Indonesia Maju 2045 dan mencapai nol emisi pada 2060.

Melansir greengrowth.bappenas.go.id, ekonomi hijau adalah sebuah gagasan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Secara garis besar, ekonomi hijau bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

Baca: Ekonomi Hijau Berpotensi Ciptakan Lapangan Pekerjaan 10 Kali Lipat, Tapi...

Ide ekonomi hijau muncul dari kekhawatiran kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global yang telah menghantui dunia sejak dua dekade terakhir. strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan menjadi salah satu penyumbang terjadinya kerusakan lingkungan di dunia.

Berangkat dar hal tersebut, dikutip ppsdmaparatur.esdm.go.id, Indonesia telah bekerja secara progresif dalam perencanaan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sejak inisiatif tersebut dicetuskan pada UNFCC COP 23. Inisiatif PRK bertujuan untuk secara eksplisit memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan semisal target pengurangan gas rumah kaca dan daya dukung ke dalam kerangka perencanaan pembangunan.

Konsep ekonomi hijau memiliki tiga sektor prioritas yaitu energi, lanskap dan infrastruktur. Ketiganya ini dipilih untuk mencerminkan dan memastikan keselarasan dengan Nawa Cita, serta komitmen global negara ini terhadap Perjanjian Paris, sebagaimana dinyatakan dalam Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi Hijau Harus Ciptakan Lapangan Kerja Berkualitas

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.