TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 3 November 2022 dimulai dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ada beberapa televisi swasta yang sampai sekarang “tidak mengikuti” atau “membandel” atas keputusan pemerintah soal migrasi TV analog ke TV digital.

Kemudian informasi mengenai Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengingatkan masyarakat golongan miskin yang belum mendapat bantuan set top box (STB) TV digital agar mendatangi posko pengaduan.

Selain itu berita tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut mendalami aliran duit dalam kasus dugaan korupsi base transceiver station (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. RCTI hingga TV One Tak Hentikan Siaran Analog, Mahfud MD Ancam Cabut Izin Stasiun Radio

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menjelaskan bahwa perkembangan proses migrasi TV analog ke TV digital. Menurut dia, kebijakan itu merupakan amanat dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang sudah dibicarakan sebelumnya.

“Semua cukup berjalan efektif, hanya ada beberapa televisi swasta yang sampai sekarang “tidak mengikuti” atau “membandel” atas keputusan pemerintah ini. Yaitu RCTI, Global TV, Global TV, MNC TV, iNewsTV, ANTV dan tadi juga terpantau TV One, serta cahaya TV,” ujar dia melalui siaran YouTube Kemenko Polhukam, Kamis, 3 November 2022.

Mahfud mengingatkan bahwa analog switch off (ASO) adalah atas perintah Undang-Undang. Kebijakan ini sudah lama disiapkan dan dikoordinasikan termasuk dengan semua pemilik TV yang ada di Indonesia.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Menkominfo: Masyarakat Miskin yang Belum Dapat STB TV Digital Bisa Datangi Posko

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengingatkan masyarakat golongan miskin yang belum mendapat bantuan set top box (STB) TV digital agar mendatangi posko pengaduan. Nantinya, petugas akan melayani sesuai dengan kebutuhan atau keluhan dari orang-orang yang datang.

"Untuk warga-warga yang belum dapat, disediakan enam posko. Nanti posko-posko itu yang akan melayani pertanyaan dan yang akan melayani kebutuhannya karena akan dicek NIK-nya apakah sama dengan yang ada di daftar Kominfo. Karena ini dibagi untuk keluarga yang betul-betul miskin. Itu yang menjadi targetnya," ujarnya di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis, 3 November 2022.

Pemerintah mulai menghentikan siaran TV analog pada 2 November 2022. Jabodetabek merupakan salah satu wilayah terdampak migrasi. Penyetopan siaran TV analog atau analog switch off (ASO) akan diperluas secara bertahap.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. PPATK Dalami Aliran Duit Dugaan Korupsi Proyek BTS Kominfo

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut mendalami aliran duit dalam kasus dugaan korupsi base transceiver station (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan terus berkoordiasi dengan aparat penegak hukum.

“Kami terus koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum perihal kasus itu. Seluruh pihak terkait dan aliran dananya kami dalami,” ujar dia saat dihubungi pada Kamis, 3 November 2022.

Kendati begitu, Ivan belum menggamblangkan rekening pihak-pihak mana yang sudah didalami dari kasus yang ditangani Kejaksaan Agung itu. Adapun sebelumnya, Kejaksaan Agung menaksir kerugian negara akibat dugaan korupsi BTS Kominfo mencapai Rp 1 triliun. Perhitungan ini mencakup penyelesaian BTS tahap I yang di dalamnya terdiri atas lima paket pekerjaan.

Baca berita selengkapnya di sini.

Baca Juga: Peralihan ke TV Digital Setelah Siaran TV Analog Jabodetabek Dimatikan, Warga Ciledug: Ribet

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.