Kemenkeu Pastikan Anggaran Kompensasi Energi ke Pertamina dan PLN Cair Sebelum November

Jumat, 28 Oktober 2022 14:53 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di sela Pertemuan Tahunan IMF- WB di Washington DC, AS, Selasa (11/10/2022) waktu setempat. ANTARA/Satyagraha

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa pembayaran kompensasi energi semester I/2022 kepada badan usaha akan segera berjalan, maksimal 31 Oktober 2022.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata saat ditemui usai gelaran Investor Gathering 2022 Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Isa menjelaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan pembayaran kompensasi energi semester I/2022 kepada badan usaha. Menurutnya, proses teknis dan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai.

“Segera, pokoknya sebelum 31 Oktober. Paling lambat Senin ya,” ujar Isa, Kamis 27 Oktober 2022.

Baca: Miliki Empat BLU Baru, Kemenhub Usul ke Kemenkeu: Ruang Lingkup BLU Diperluas Agar Efisien

Kemenkeu akan membayarkan kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero) untuk bahan bakar minyak (BBM) dan PT PLN (Persero) untuk listrik. Tiga menteri terkait, yakni menteri keuangan, menteri BUMN, dan menteri ESDM telah melakukan rapat pencairan kompensasi itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM ke Pertamina dan kompensasi listrik kepada PLN pada semester I/2022 adalah Rp163 triliun.

Pertamina akan memperoleh kompensasi Rp131,1 triliun dan PLN Rp31,2 triliun. Nilai kompensasi dapat berubah tergantung sejumlah variabel, seperti harga minyak global, nilai tukar rupiah, dan tingkat konsumsi energi masyarakat.

"Diperkirakan akan mencapai perkiraan Rp163 triliun untuk kompensasi dan subsidi tetap mengikuti jadwalnya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat 21 Oktober 2022.

Sementara itu, menurut Isa, pembayaran kompensasi energi kuartal III/2022 akan dipercepat agar tidak menjadi kewajiban pada 2023. Artinya, pada 2023 pemerintah hanya akan membayarkan beban kompensasi kuartal IV/2022.

BISNIS

Baca: Kemenkeu Tunggu Kondisi Ekonomi untuk Penerapan Pajak Karbon

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Pertamina Merilis Competency Development Program

10 jam lalu

Pertamina Merilis Competency Development Program

Pertamina merilis Competency Development Program sebagai bagian dari Pertamina Investment Excellent untuk menjawab kebutuhan serta tantangan bisnis ke depan, khususnya terkait pengelolaan dan eksekusi investasi.

Baca Selengkapnya

Kapal Pertamina Transko Moroko Resmi Beroperasi di Perairan Internasional

15 jam lalu

Kapal Pertamina Transko Moroko Resmi Beroperasi di Perairan Internasional

PT Pertamina Trans Kontinental memulai operasional kapal Transko Moloko miliknya di perairan Malaysia.

Baca Selengkapnya

Pertamina Berikan Kado Terbaik untuk Kebangkitan UMKM di Indonesia

1 hari lalu

Pertamina Berikan Kado Terbaik untuk Kebangkitan UMKM di Indonesia

PT Pertamina (Persero) memberikan kado istimewa bagi kebangkitan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

1 hari lalu

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu kembali terseret kasus saat menangani barang impor masyarakat. Berikut beberapa kasus viral tersebut.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

1 hari lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ketahui pula soal saksi memberatkan dar KUHAP?

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 hari lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

1 hari lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

2 hari lalu

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan direktorat baru, yaitu direktorat manajemen risiko di seluruh subholding.

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

2 hari lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

2 hari lalu

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

Jusuf Kalla mengatakan bila direktur perusahaan harus dihukum karena merugi, maka seluruh BUMN Karya harus dihukum.

Baca Selengkapnya