Luhut: Jangan Lupa Belanja Produk Dalam Negeri, Geliatkan UMKM

Reporter

Antara

Kamis, 13 Oktober 2022 16:20 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) meninjau stan UMKM pada acara puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat 18 Juni 2021. Kegiatan yang bertajuk "Kilau Digital Flobamora" itu diharapkan dapat mendukung program pemerintah untuk memulihkan ekonomi dan pariwisata nasional yang terdampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat agar tetap berbelanja produk dalam negeri untuk terus menggerakkan geliat UMKM.

"Jangan lupa kita belanja! Kita belanja karena itu kita akan menggerakkan UMKM di tempat kita masing-masing. Itulah kontribusi kita buat lingkungan dan buat negara kita," katanya dalam sambutan secara virtual acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Maluku Utara 2022 yang digelar di Benteng Oranje Ternate, Maluku Utara, Kamis, 13 Oktober 2022.

Luhut menjelaskan sejalan dengan semangat Gernas BBI, pemerintah memberi arahan langsung kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk merealisasi belanja produk dalam negeri, utamanya produk UMKM hingga minimal 40 persen dari total anggaran.

"Saat ini sudah terealisasi Rp480 triliun dari komitmen Rp950 triliun. Kami targetkan sampai akhir tahun ini seluruh belanja PDN tahun nonjamak dapat direalisasikan lebih dari 90 persen atau lebih dari Rp800 triliun," katanya.

Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) itu menuturkan berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), realisasi belanja PDN di Maluku Utara masih terbilang rendah.

Advertising
Advertising

Pasalnya, realisasi belanja PDN tertinggi per 10 Oktober 2022 baru sebesar 28,35 persen di Kabupaten Pulau Morotai. Ada pun capaian di wilayah lainnya masih jauh di bawah angka tersebut.

"Sebagai catatan, provinsi sendiri realisasinya masih di bawah 1 persen. Untuk itu, Bapak Gubernur, ini harus menjadi atensi Bapak, begitu juga seluruh Bupati, Walikota. Lakukanlah percepatan realisasi belanja PDN agar terjadi pergerakan ekonomi masyarakat," tegasnya.

Luhut juga mengingatkan agar pemerintah daerah terus mendorong penayangan e-katalog daerah (e-katalog lokal) agar dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam belanja pemerintah.

"Di sinilah kesempatan kita mendorong mitra UMKM termasuk BUMDes untuk memperluas ke segmen pasar pemerintah. Saya percaya, di bawah kepemimpinan Pak Gubernur dan didukung oleh semua pemda, para bupati dan walikota dan seluruh aparat, kita bahu membahu menghadapi gejolak ekonomi dunia yang tentu bisa saja melanda kita," ujar Luhut.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Dapat Suntikan APBN Triliunan Rupiah, Luhut: Masih B2B

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

7 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

KemenKopUKM Pastikan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Pelaku UMKM

1 hari lalu

KemenKopUKM Pastikan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Pelaku UMKM

KemenkopUKM tidak menemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam dalam Perda Kabupaten Klungkung

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Biaya Layanan Tokopedia, Shopee dan Lazada Naik sampai 6,5 Persen, UMKM Diminta Tak Naikkan Harga?

1 hari lalu

Biaya Layanan Tokopedia, Shopee dan Lazada Naik sampai 6,5 Persen, UMKM Diminta Tak Naikkan Harga?

Tokopedia, Shopee dan Lazada menaikkan biaya layanan hingga 6.5 persen untuk mitra penjual, pelaku UMKM diminta tidak naikkan harga.

Baca Selengkapnya

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

2 hari lalu

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

Rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina dinilai tidak perlu.

Baca Selengkapnya

Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

3 hari lalu

Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

Salah satu menteri Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui pernah berobat hampir sebulan di Singapura pada November tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

3 hari lalu

Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

Berita terpopuler bisnis pada 24 April 2024, dimulai rencana Cina memberikan teknologi padi untuk sejuta hektare lahan sawah di Kalimantan.

Baca Selengkapnya

Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

3 hari lalu

Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

Pengamat dari MTI membeberkan alasan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya bakal lebih sukses ketimbang Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

4 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa utang rafaksi minyak goreng akan segera dibayarkan.

Baca Selengkapnya