TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memprotes kebijakan konversi kompor gas menjadi kompor listrik jenis induksi yang dibuat oleh anak buahnya sendiri. Ia meminta kementerian dan lembaga berhati-hati membuat kebijakan, karena dapat menjadi hal yang sensitif bagi publik.

"Urusan kemarin misalnya, yang berkaitan dengan kompor listrik, itu betul bahwa kita harus konversi, tetapi timingnya bukan sekarang," kata Jokowi dalam sidang kabinet 11 Oktober yang videonya diunggah Istana pada hari ini, Rabu, 12 Oktober 2022.

Konversi kompor ini, kata Jokowi, mau tak mau akan menambah pemakaian listrik di masyarakat. "Kompornya 1.800 artinya apa? kita akan merubah dari yang biasanya memakai 450 VA menjadi pemakai di atas 1.800 VA," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta menyebut kebijakan semacam ini tentu menjadi sebuah guncangan di masyarakat. "Hati-hati ini jadi seperti ini, memang harus, yang berkaitan dengan rakyat hati-hati policy-nya," kata dia.

Awalnya pada Juli lalu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN membagikan paket kompor listrik gratis untuk masyarakat di sejumlah daerah. Tapi program konversi kompor listrik ini berhenti menjelang akhir September lalu.

Baca: Program Kompor Listrik Resmi Dibatalkan, PLN: Untuk Jaga Kenyamanan Masyarakat

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut PLN akan berfokus pada pendampingan pada pendampingan dan evaluasi atas program uji coba yang telah digelar di Solo dan Denpasar. Sementara, pembagian kompor listrik ke wilayah lain seperti Sumatera, Jawa Barat, dan Jakarta gagal.

Keputusan PLN membatalkan rencana pembagian kompor listrik ini hanya berselang empat hari dari pengumuman sikap pemerintah oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan hasil uji coba pemakaian kompor listrik akan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan program ini.

Airlangga meyakinkan bahwa pemerintah memperhatian kepentingan masyarakat mengenai biaya dan risiko dalam program konversi ini. Dia berjanji pemerintah akan melakukan sosialisasi yang lebih intensif sebelum menjalankan program ini.

"Kami akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diberlakukan," kata Ketua Umum Golkar ini, pada 23 September.

Lalu dalam sidang kabinet, Jokowi pun meminta anak buahnya untuk konsentrasi dan betul-betul fokus pada tugas masing-masing. Kemudian, Jokowi meminta agar memperhatikan implementasi dari program-program yang ada.

"Betul-betul dilihat betul bermanfaat rill atau ndak. Kalau ndak bisa dibelokan ke hal-hal yang riil," kata eks Wali Kota Solo ini.

Baca: Jokowi Senang, Indonesia Punya Pabrik Vaksin mRNA Pertama di Asia Tenggara

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini