TEMPO.CO, Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diminta segera membongkar sosok hacker Bjorka. Apalagi, saat ini anggaran atau pagu definitif BSSN pada 2023 naik sekitar Rp70 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Persadha menilai bila tidak bisa mengungkap siapa sosok sebenarnya dari Bjorka, setidaknya pihak-pihak yang menyamar sebagai Bjorka di media sosial dapat segera terungkap.

"Memang ada kenaikan anggaran sekitar Rp70 miliar, meski belum ideal, tetapi BSSN harus bisa menunjukkan kinerjanya dengan baik," kata Pratama, Jumat 30 September 2022).

Menurutnya, secara aktif BSSN harus bisa menunjukkan ke publik bahwa keberadaan lembaga tersebut diperlukan oleh negara dan masyarakat. "Secara umum kita masih punya banyak PR memperbaiki keamanan siber di Tanah Air," ucapnya.

Adapun ditambahkan Pratama, 5 sektor perbaikan yang harus dikejar antara lain terkait regulasi atau Undang-undang (UU), perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM), memperbanyak riset dan teknologi, memperbanyak kerja sama dengan pihak lain dan perbaikan pada organisasi yang bertanggungjawab di wilayah siber.

Sebelumnya, Bjorka kembali lagi setelah sempat menghilang bak di telan bumi. Kini, dia kembali berulah dengan target baru, yakni Kepala BSSN Hinsa Siburian.

Berdasarkan pantauan Bisnis di BreachForums dan utasnya di Telegram, Kamis 29 September 2022, Bjorka membagikan data pribadi Hinsa hingga menyinggung soal anggaran yang naik pasca-rangkaian kebocoran data dalam tiga bulan terakhir.

Dalam unggahannya, Bjorka menampilkan foto Hinsa lengkap dengan seragam tentara bintang tiga di pundaknya. Dia juga menyertakan tangkapan layar sebuah berita nasional berjudul "Anggaran BSSN Naik Jadi Rp624 M, 'Berkah' Bjorka?" dalam versi terjemahan ke Bahasa Inggris.

"Let's ask this old man what the money will be used for," tulis Bjorka dalam forum itu.

Bukan itu saja, dalam unggahan Bjorka juga tampak rincian data pribadi Hinsa mulai dari nomor telepon, nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan, agama, status vaksin, hingga kendaraan yang dimiliki Kepala BSSN tersebut.

BISNIS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini