TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan perkembangan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. “Saat ini yang sudah tersalurkan sebanyak Rp 6,2 triliun,” ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat, 30 September 2022.

Sementara yang sudah disiapkan oleh Kemenkeu adalah Rp 12,39 triliun. Menurut Isa, pemerintah menargetkan penerima BLT BBM sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Basisnya adalah penerima sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).

BLT BBM, Isa melanjutkan disalurkandua bulan sekali, yakni bulan September dan Oktober masing-masing Rp 150 ribu. Sehingga yang sudah disalurkan sebanyak Rp 300 ribu per KPM. Sehingga totalnya hingga akhir tahun ini masing-masing KPM Rp 600 ribu.

“Untuk penyalurannya seluruhnya lewat PT Pos Indonesia, karena diharapkan langsung sampai ke KPM,” ucap Isa.

Isa menjelaskan kelebihan penyaluran melalui PT Pos Indonesia adalah bisa langsung diterima dan dimanfaatkan penerima. Sedangkan jika melalui Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, karena masuknya melalui rekening, memerlukan waktu untuk pengambilan uangnya. “Memerlukan waktu besoknya untuk bisa diakses ke ATM atau ke bank dan sebagainya,” kata Isa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim program penyaluran dana bantuan langsung tunai atau BLT untuk masyarakat sudah mencapai angka 96,6 persen. Jokowi memerintahkan agar penyaluran ini dipercepat untuk masyarakat.

"Untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota. Ini juga sudah hampir 20 juta (penerima), sudah 19.955.471 penerima, sudah," kata Jokowi dalam keterangannya, Rabu, 28 September 2022.

Sementara untuk bantuan subsidi upah atau BSU, per hari ini sudah disalurkan kepada 7.077.550 penerima atau mencapai target 48,34 persen. Jokowi menyebut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga bakal mempercepat proses penyalurannya kepada masyarakat.

"Utamanya yang jauh-jauh dari ibu kota dan saya akan pantau, tidak semuanya tapi ya, akan saya cek satu per satu," tutur Jokowi.

Sebelumnya, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM pemerintah memberikan BLT sebesar Rp600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Selain itu, Jokowi juga bakal menyalurkan BSU yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Jokowi berharap bantuan pemerintah tersebut dapat meningkatkan daya beli konsumsi masyarakat dan perekonomian secara makro. Ini, kita harapkan dengan ini, daya beli konsumsi masyarakat semuanya bisa terangkat lebih baik, dan itu akan memunculkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro," ujar Jokowi.

KHORY ALFARIZI | M JULNIS FIRMANSYAH

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini