BSU Belum Cair? Kemnaker Minta Pegawai Cek Tiga Poin Ini

Kamis, 29 September 2022 18:12 WIB

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menyaksikan pembukaan dan aktivasi rekening secara kolektif oleh Bank BRI bagi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mencatat BLT Gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 1–3 sudah tersalurkan kepada 7.077.550 pekerja/buruh. Bagi para pekerja/buruh yang BSU-nya belum cair, Kemnaker memberikan sejumlah informasi.

“Pertama, data Rekanaker belum masuk dalam proses penyaluran BSU tahap yang sedang berjalan karena penyalurannya dilakukan secara bertahap,” tulis Kemnaker dalam salah satu postingan Instagramnya resmi Kemnaker @kemnaker, pada 29 September 2022.

Selanjutnya, terdapat dua hal lain yang mungkin menjadi alasan penyebab BSU pekerja belum cair. Yakni: Rekanaker tidak memenuhi pesyaratan sebagai penerima bantuan karena telah menerima program kartu Prakerja, program keluarga harapan, dan bantuan produktif untuk usaha mikro tahun berjalan, serta persyaratan lainnya sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.

Terakhir, jika data rekening terdapat duplikasi, tutup, tidak valid, tidak sesuai dengan NIK, atau tidak terdaftar, hal tersebut dapat pula menjadi alasan penyebab BSU belum cair.

Adapun sebelumnya, Program ini merupakan bantuan pemerintah berupa subsidi upah bagi para pekerja atau buruh dengan tujuan mempertahankan daya beli para buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat adanya kenaikan harga. Anggaran yang diberikan ialah sebesar Rp 600 ribu kepada pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan atau senilai dengan upah minimal provinsi (UMP) dan terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Advertising
Advertising

Pengecekan BSU atau BLT Gaji hanya dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker https://bsu.kemnaker.go.id/. Bagi pekerja yang merasa berhak mendapatkan bantuan subsidi gaji namun belum menerima, dapat melapor ke manajemen perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar data pekerja yang kurang dapat diperbaiki, sekaligus melakukan cross check kelengkapan data diri.

DEFARA DHANYA PARAMITHA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

5 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

13 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

17 hari lalu

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

Kementerian Ketenagakerjaan menutup layanan Posko THR. Dibuka pada 28 Maret 2024, posko THR ditutup pada Selasa,16 April 2024

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

17 hari lalu

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

22 hari lalu

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

Kemnaker menegaskan tidak ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan tentang kebijakan WFH bagi karyawan swasta.

Baca Selengkapnya

Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

29 hari lalu

Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menjawab saat hakim MK Arief Hidayat bertanya Jokowi bagi-bagi bansos. Ini katanya.

Baca Selengkapnya

Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

31 hari lalu

Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

Menkeu Sri Mulyani menjawab pertanyaan hakim MK terkait kemungkinan kenaikan anggaran BLT El Nino tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK

32 hari lalu

Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK

Ketua MK Suhartoyo sempat menanyakan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini soal belanjaBLT El Nino yang tidak masuk ke dalam anggaran Kementerian Sosial pada 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK

32 hari lalu

Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan adanya bantuan langsung tunai atau BLT El Nino di sidang sengketa hasil Pilpres.

Baca Selengkapnya

Di Sidang MK, Risma Ungkap Anggaran BLT El Nino Keluar dari Kemensos di 2024

32 hari lalu

Di Sidang MK, Risma Ungkap Anggaran BLT El Nino Keluar dari Kemensos di 2024

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan anggaran kementeriannya pada 2024 turun dibandingkan 2023.

Baca Selengkapnya