Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Rabu, 28 September 2022 16:33 WIB

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran" di Gedung Tempo, Jakarta pada Selasa, 30 Agustus 2022. (Foto: Norman Senjaya)

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menyatakan, hal tersebut dilakukan karena kondisi kas negara dalam kondisi yang baik akibat terus menerus surplus di tengah tertekannya kondisi ekonomi global. APBN tercatat dalam kondisi surplus delapan bulan berturut-turut. Hingga akhir Agustus 2022, surplusnya sebesar Rp 107,4 triliun.

"Pemerintah, karena kecukupan cashflow, sengaja mengurangi penarikan utang baru," kata Prastowo dikutip dari akun twitter @prastow, Rabu, 28 September 2022.

Stafsus Sri Mulyani tersebut menjelaskan pernyataan tersebut merespons laporan Koran Tempo berjudul Obral! Surat Utang Eceran. Laporan ini menjelaskan upaya pemerintah berupaya menggenjot pembiayaan anggaran lewat obligasi ritel di tengah lesunya minat investor asing terhadap surat berharga negara (SBN).

Prastowo menyebutkan memang faktanya aliran modal asing tengah keluar dari pasar SBN Indonesia, termasuk dari pasar obligasi negara-negara emerging market lainnya. Pemicunya adalah tren suku bunga acuan Bank Senteal Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), yang terus naik.

Advertising
Advertising

Tapi, Prastowo menegaskan, aliran modal asing yang keluar ini bukan berarti SBN Indonesia tidak laku, namun lebih karena tren hawkish The Fed membuat investor lebih memilih menempatkan dananya kembali ke Amerika Serikat karena suku bunga acuannya tengah tinggi.

"Yang terjadi memang ada capital outflow tapi bukan karena SBN kita tidak menarik. Lalu dikaitkan realisasi lelang yang di bawah target," ujar dia.

Oleh sebab itu, Prastowo menilai, jika penerbitan obligasi ritel dianggap menjual SBN secara eceran karena tidak diminati pasar adalah tidak tepat. Justru obligasi ritel didorong sebagai bagian pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar domestik. Obligasi ritel menjadi alternatif investasi yang menarik, karena aman dan kompetitif.

"Bukankah ini sejalan dengan kritik bahwa pemerintah perlu mengurangi porsi investor asing dan menurunkan rasio utang? Langkah ini yang diambil dan terus disempurnakan," cuit Prastowo.

Baca: Kian Melemah, Rupiah Diperkirakan Bakal Tembus Rp 15.400 Per Dolar AS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

5 jam lalu

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.

Baca Selengkapnya

Rupiah Ditutup Melemah 20 Poin Jadi Rp 16.046 per Dolar AS

6 jam lalu

Rupiah Ditutup Melemah 20 Poin Jadi Rp 16.046 per Dolar AS

Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (dolar AS) yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa melemah 20 poin.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi UKT: Landasan Penetapan Besaran UKT di Perguruan Tinggi Negeri

11 jam lalu

Serba-serbi UKT: Landasan Penetapan Besaran UKT di Perguruan Tinggi Negeri

Pembahasan besaran Uang Kuliah Tunggal disingkat UKT kerap menjadi persoalan yang kerap diprotes mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

14 jam lalu

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

19 jam lalu

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 7,025 triliun dari pelelangan tujuh seri surat utang yakni Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Baca Selengkapnya

4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024

19 jam lalu

4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024

Siapa saja 4 nama yang diusulkan PDIP di Pilgub DKI?

Baca Selengkapnya

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

1 hari lalu

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 bisa menjadi basis.

Baca Selengkapnya

Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

1 hari lalu

Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti tiga faktor yang menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia saat ini. Mulai dari suku bunga yang tinggi, harga komoditas, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

1 hari lalu

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia sedang memfinalisasi paket pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara atau PLTU

Baca Selengkapnya