Redam Resesi Tahun Depan, Ini Saran Pengusaha untuk Pemerintahan Jokowi
Reporter
Arrijal Rachman
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Rabu, 28 September 2022 12:50 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo meminta pemerintah fokus menjaga daya beli masyarakat dan menaikkan nilai tambah atau hilirisasi dari berbagai produk ekspor. Kedua saran ini diyakini dapat meredam dampak resesi global pada 2023.
"Ini dua hal yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mendorong perekonomian terus bisa tumbuh positif ketika ekonomi global sedang tidak menentu," kata Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani, Rabu, 28 September 2022.
Menjaga daya beli masyarakat, menurut Ajib, dapat menjadi pelindung ekonomi Indonesia dalam jangka pendek dari dampak melemahnya perekonomian global. Sebab, konsumsi masyarakat merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), saat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2022 tumbuh 5,44 persen secara tahunan, konsumsi rumah tangga menjadi faktor pendorong utama dengan porsi mencapai 51,47 persen. Baru diikuti investasi, ekspor, dan konsumsi pemerintah.
"Menariknya pemerintah sudah memitigasi efek jangka pendek menurunnya daya beli masyarakat ini dengan paket program Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama empat bulan ke depan, sejak kebijakan kenaikan harga BBM," kata Ajib.
Untuk jangka panjang, Ajib menegaskan, harus ada konsistensi upaya menaikkan nilai tambah dan hilirisasi. Pemerintah harus fokus dengan kegiatan ekonomi yang bisa mensubstitusi impor dan berorientasi pada ekspor yang sudah mempunyai nilai ekonomi tinggi.
"Pemerintah harus mengakselerasi program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah atas setiap komoditas unggulan yang dipunyai oleh Indonesia," ujar Ajib.
Pemberian nilai tambah atas komoditas-komoditas unggulan, termasuk tambang, pertanian, dan perikanan, kata Aji, harus konsisten dilakukan sejak saat ini supaya memberikan nilai ekonomi terbaik dan memberikan daya ungkit maksimal dalam perekonomian nasional.
"Kebijakan pengetatan ekspor Crude Palm Oil (CPO), moratorium ekspor batubara, dan wacana penutupan ekspor mineral mentah pada 2023 adalah bagian dari program cerdas pemerintah untuk mendapat keuntungan ekonomi jangka panjang," ujar Ajib.
Ajib mengingatkan, perekonomian tidak akan bisa dibiarkan bergerak dengan bebas dan sendirinya. Harus ada intervensi regulasi dari pemerintah agar perekonomian terus bergerak ke arah yang positif dan konsisten sesuai kepetingan bangsa.
"Dengan sumber daya yang ada, dan konsistensi kebijakan dari pemerintah yang pro dengan pertumbuhan dan pemerataan, justru ekonomi Indonesia akan bertambah kuat ketika dunia dalam ancaman resesi ekonomi," ucap Ajib.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini