Jokowi: Kita Harapkan Kabupaten Buton Kembali Sebagai Industri Penghasil Aspal, Bukan Tambang

Rabu, 28 September 2022 08:29 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) menyampaikan sambutan disaksikan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (kanan) usai menerima penganugerahan gelar kehormatan di Keraton Buton, Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa 27 September 2022. Presiden dalam kunjungannya di Kepulauan Buton Sulawesi Tenggara dianugerahi gelar adat dan budaya La Ode Joko Widodo Lakina Bhawaangi Yi Nusantara dari Sultan Buton ke-40 sekaligus dinyatakan menjadi warga, kerabat serta sesepuh Kesultanan Buton. ANTARA FOTO/Jojon

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menjadi daerah penghasil aspal bukan sebagai industri tambang yang tidak memiliki nilai tambah.

"Kita harapkan (Kabupaten) Buton hidup kembali sebagai industri penghasil aspal, bukan tambang," kata Presiden saat melakukan kunjungan kerja meninjau Pabrik Aspal PT Wika Bitumen di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Selasa 27 September 2022.

Menurut Presiden, Buton memiliki potensi besar dengan kekayaan hingga 662 juta ton aspal. Namun Indonesia malah impor hingga lima juta ton aspal per tahun.

"Ada potensi 662 juta ton di sini, gede sekali. Sehingga kalau setahun impor 5 juta ton, saya rasa 120 tahun bisa kita olah aspalnya yang ada di sini," ujar Presiden.

Oleh karena itu Presiden memerintahkan para menteri untuk mengkaji upaya pengembangan industri aspal di Buton. Dia menginginkan terdapat hilirisasi aspal agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah.

"Kemarin saya bicara dengan menteri, hari ini kita lihat lapangan, lewat kajian, dan kita harapkan ada industrial room material-nya di sini, ada hilirisasi di sini. Tidak hanya mengambil materialnya saja sehingga tidak ada nilai tambah, nggak, stop," tegas Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa tidak akan ada lagi impor aspal dalam dua tahun ke depan. Presiden mempersilahkan pihak BUMN, swasta, bahkan asing untuk bergabung dalam pengembangan industri aspal Buton.

"Tadi kita sudah putuskan dua tahun lagi tidak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh Buton," kata Jokowi.

Menurutnya, hilirisasi industri aspal di Buton juga akan meningkatkan pendapatan negara, diantaranya melalui penerimaan pajak.

"Nilai tambah ada di sini, pajak ada di sini, royalti ada di sini, deviden ada di sini, pajak karyawan semua ada di sini," ucap Presiden.

Sebelumnya, Wakil Ketua Kadin Sultra Laode Rahmat Apiti menilai kunjungan Kepala Negara sebagai salah satu bentuk perhatian untuk daerah ini termasuk untuk aspal Buton.

Ia berharap Presiden Joko Widodo bisa menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk penggunaan aspal Buton dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Pekerja Tambang Timah Ilegal Air Bunut Parit Tiga Bangka Barat Tewas Tertimbun Longsor

1 jam lalu

Pekerja Tambang Timah Ilegal Air Bunut Parit Tiga Bangka Barat Tewas Tertimbun Longsor

Satu pekerja tambang timah yang diduga ilegal meninggal dunia setelah tertimbun tanah longsor.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

1 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

3 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

3 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

7 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

8 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

9 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

9 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

16 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya