TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menanggapi soal permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan subsidi angkutan demi mengendalikan inflasi pangan.

Menurut Bhima, pemerintah perlu memetakan titik penyaluran subsidi angkutan yang efektif menjaga inflasi pangan. "Sejauh ini yang efektif adalah di hilir, sehingga bisa langsung di awasi pemerintah," ujarnya saat dihubungi Tempo pada Senin, 19 September 2022.

Dengan pengawasan di hilir, marjin keuntungan dari biaya bahan pangan dan efektivitas subsidi transportasi dapat terpantau sampai ke tangan konsumen

Misalnya pada komoditas beras yang menurutnya memiliki tiga sampai delapan titik distribusi. Sehingga, jika diberikan subsidi di tengah maka khawatir subsidi akan menguap. Alih-alih mengendalikan harga, kata Bhima, justru marjin keuntungan pedagang akan lebih tinggi.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan Presiden Jokowi telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk membantu biaya transportasi barang kebutuhan pokok, terutama bagi daerah yang mengalami kenaikan harga barang kebutuhan pokok lebih dari lima persen.

"Pemerintah daerah akan membantu subsidi transportasinya, sehingga harga barang kebutuhan pokok dapat turun. Jadi, ini harus menjadi perhatian jangan sampai bergejolak," ungkap Zulhas lewat keterangan yang diterima di Jakarta, Ahad, 11 September 2022.

Zulkifli berujar pemerintah akan terus berupaya menjaga inflasi pangan terkendali melalui berbagai upaya, mulai dari operasi pasar, subsidi angkutan, maupun optimalisasi program Gerai Maritim, Tol Laut, dan Jembatan Udara.

Adapun Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan secara tahunan atau year on year (yoy), terdapat 27 provinsi yang memiliki level inflasi di atas inflasi nasional pada Agustus 2022. Adapun 5 provinsi di Sumatera mengisi setengah deretan provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi.

"Kemarin seluruh daerah yang inflasinya tertinggi dan terendah sudah diundang ke istana untuk menemui Pak Presiden," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022 pada Rabu, 14 September 2022.

Ia menjelaskan secara umum inflasi di provinsi-provinsi Sumatera seperti Jambi dan Sumatera Barat disebabkan oleh tarif angkutan udara. Di samping itu, Kalimantan Tengah memiliki level inflasi tertinggi ketiga yang disebabkan oleh tarif PAM. Sedangkan provinsi di Bali dan NTB masuk ke deretan provinsi dengan inflasi yang relatif tinggi. Utamanya, kata Airlangga, disumbang oleh tarif angkutan udara.

Maluku, Papua, dan Sulawesi Tengah juga turut masuk dalam 10 provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional. Penyebab utama Inflasi tersebut menurut Airlangga, disumbang oleh tarif AU, kenaikan harga minyak goreng, bawang merah, dan bahan bakar rumah tangga (BBRT).

RIANI SANUSI PUTRI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini