Agar Rumah Susun Selesai, Menteri Perumahan Rela 'Disemprot' Wapres  

Reporter

Editor

Kamis, 5 Maret 2009 10:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asyari mengaku bersedia dimarahi oleh Wakil Presiden M. Jusuf Kalla jika proses pembangunan rumah susun sederhana bersubsidi berjalan lambat.

Yusuf mengatakan rumah susun Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat, meninggalkan kenangan yang sangat berkesan. Sebab saat peletakkan batu pertama rusun itu, Yusuf dimarahi Wapres Kalla. Gara-garanya target pembangunan molor.

"Tidak apa-apa dimarahi Wapres. Ada saatnya nama dan badan diwakafkan untuk dimarahi. Asal pembangunan selesai," kata Yusuf saat acara pemasangan atap (topping off) tower di proyek rusun sederhana sewa bersubidi Bandara Kemayoran, Kamis (5/3) pagi ini.

Ia mengatakan pembangunan rusunami dan rusunawa diharapkan selesai. Menyusul rampungnya 136 peraturan gubernur soal itu. "Kami harapkan selesai beserta 136 pergub yang sedang dikerjakan," katanya.

Perkembangan pembangunan rusunami tower A3 telah memasuki tahap akhir. Ditandai dengan topping off. "Selanjutnya tinggal finishing" tutur Direktur Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto.

Proyek berdiri diatas lahan 1,7 hektare lahan bekas bandara. Rencananya akan dibangun lima tower dengan total unit sebanyak 1.800. Saat ini tiga tower sedang dalam tahap pengerjaan. Himawan melaporkan sudah tercatat lebih dari 8.700 peminat.

"Topping off rusunami Bandar Kemayoran merupakan bagian dari 31 tower rusunami perumnas di wilayah Jabotabek," ucapnya.

NININ DAMAYANTI

Berita terkait

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen

Baca Selengkapnya

Diundang Jokowi, Ini Profil Mantan Menpera Soeharso Monoarfa

22 Oktober 2019

Diundang Jokowi, Ini Profil Mantan Menpera Soeharso Monoarfa

Mantan Menteri Perumahan Rakyat, Soeharso Monoarfa, hari ini dipanggil Presiden Jokowi ke istana.

Baca Selengkapnya

Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.

Baca Selengkapnya

Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

19 Oktober 2017

Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi

Baca Selengkapnya

Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

30 September 2017

Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

Pemerintah membahas rencana pemberlakuan rating kualitas perumahan subsidi yang dibangun dalam program Satu Juta Rumah.

Baca Selengkapnya

Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

16 September 2017

Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

Jumlah warga umum yang mendaftar mendapatkan rumah susun sewa sejak 2013 sekitar 12 ribu kepala keluarga.

Baca Selengkapnya

Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

4 September 2017

Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

Kementerian PUPR akan melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang belum siap menerbitkan sertifikat rumah subsidi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

26 Agustus 2017

Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan pembiayaan mikro perumahan untuk rumah swadaya bagi pekerja informal.

Baca Selengkapnya

DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

25 Agustus 2017

DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan Rusun Nagrak, Jakarta Utara untuk program DP Nol Rupiah Anies-Sandi.

Baca Selengkapnya

PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

22 Agustus 2017

PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

Banyak rumah bersubsidi tak laik huni karena tak ada air bersih dan listrik.

Baca Selengkapnya