TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui ada dampak kenaikan harga BBM terhadap sektor transportasi yang baru saja diumumkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia mengklaim dampak yang muncul terkendali dengan baik.

"Sehingga relatif sektor transportasi itu tidak terjadi suatu goncangan," kata dia saat ditemui usai rapat terbatas di Istana Negara, Jumat, 9 September 2022. "Bahwa satu dua hari ada masalah, iya, tapi kami akan jalani ini."

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II tersebut menyebut kenaikan harga BBM juga tidak diputuskan oleh pemerintah dalam satu hari. "Lebih dari 10 kali kami ratas (rapat terbatas) dan sosialisasinya tuh soft sekali," ujar Budi.

Sabtu lalu, 3 September, Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu. Solar juga naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800. Harga Pertamax nonsubsidi juga naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto, menyebut penyedia jasa logistik sebagai pihak ketiga yang menangani distribusi barang mau tak mau akan menaikkan tarif jasa mereka. "Untuk mengimbangi harga BBM yang naik hingga 30 persen," kata Mahendra.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Adhi S. Lukman juga mengatakan industri makanan dan minuman akan jadi sektor yang paling terkena dampak kenaikan biaya logistik. "Dari hitungan kami, seharusnya tarif logistik di industri makanan dan minuman hanya naik 15 persen ketika harga BBM naik 30 persen," kata Adhi.

Pemda Diminta Bantu Redam Dampak BBM Naik

Budi menyadari ada kenaikan biaya logistik, lantas menyinggung instruksi Jokowi agar daerah memberi subsidi. "Jadi tidak mungkin dikerjakan oleh satu kementerian," ujarnya.

<!--more-->

Sebelum menaikkan harga BBM, Jokowi memang sudah menggelontorkan subsidi transportasi Rp2,17 triliun lewat DAU dan DBH. Ini adalah bagian dari subsidi pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.

Rabu kemarin, 7 September, Jokowi terus meminta daerah untuk menggelontorkan subsidi logistik untuk menekan inflasi harga-harga barang. Jokowi mencontohkan subsidi logistik yang bisa diberikan untuk mengatasi kenaikan harga bawang merah.

Tujuannya yaitu membuat harga bawang di pasar tetap sesuai dengan harga yang diharapkan petani, karena biaya logistik sudah ditutup pemerintah daerah. "Itu uang kecil," kata dia.

Jokowi telah menghitung subsidi yang dibutuhkan untuk mengangkut bawang merah sentra produksi di Brebes, Jawa Tengah, ke daerah Lampung. "Rp3 juta hanya 1 truk, paling itu seminggu, enggak mungkin (subsidi logistik) satu truk dihabiskan bawang merah (saja), enggak mungkin," kata dia.

Pola yang sama, kata dia, bisa dilakukan untuk menekan harga komodutas lainnya yang sedang naik seperti telur ayam. "Kalau semua pemerintah daerah seperti itu saya yakin inflasi kita terjaga baik," kata dia.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini