TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar bantuan sosial atau bansos untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga BBM. Anggaran itu berasal dari dana transfer umum atau DTU dari pemerintah pusat.

Ganjar menjelaskan, anggaran itu akan dibagikan untuk bantuan sosial sebesar Rp 8,7 miliar kepada 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera dan premi asuransi nelayan bagi 10 ribu orang dan subsidi tarif Trans Jateng Rp 17,9 miliar.

Selain itu ada subsidi operasional melaut Rp 4,7 miliar bagi 14.375 nelayan kecil, dan bantuan bahan baku 1.810 industri kecil menengah Rp 905 juta.

Kemudian anggaran itu dialokasikan untuk bantuan sosial bagi 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 pengemudi ojek online sebesar Rp 12,7 miliar, lalu bantuan bagi pelaku distribusi pangan sebesar Rp 2,4 miliar.

Anggaran juga akan digelontorkan menjadi bansos bagi 2.264 kelompok tani pengguna alat dan mesin pertanian, bantuan bahan bakar kendaraan wisata di lingkungan pariwisata, subsidi bahan bakar alat-alat peternakan, serta bantuan BBM untuk kelompok petani pengelola penggilingan padi.

Selanjutnya: "Mau kasih sembako, dicek dulu. Jangan-jangan mereka tidak butuh sembako."

<!--more-->

Lebih jauh, Ganjar meminta bantuan diberikan secara tepat sasaran. "Misalnya mau kasih sembako, dicek dulu. Jangan-jangan mereka tidak butuh sembako," katanya pada Kamis, 8 September 2022.

Ia mencontohkan bantuan sosial bagi nelayan ataupun petani yang sebelumnya sulit membeli BBM di SPBU, seharusnya dipermudah. "Umpama nelayan butuh aksesnya dipermudah, atau petani yang kemarin sulit membeli BBM di SPBU karena harus ada rekomendasi. Yang begini-begini harus dihitung."

Ganjar pun menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID untuk terjun ke lapangan mengecek bahan kebutuhan pokok. "Kalau memang diperlukan operasi pasar, maka segera lakukan operasi pasar," ucapnya.

Selain mengalokasikan anggaran untuk bansos itu, Ganjar mengatakan akan berkomunikasi dengan DPRD Jateng agar anggaran perubahan bisa digunakan untuk dampak kenaikan harga BBM. "Kalau kawan-kawan DPRD setuju anggaran perubahan untuuk merespons itu, maka itu akan sangat baik," ujarnya.

Baca: Bos BCA Prediksi The Fed Turunkan Bunga pada Kuartal III 2024, Ini Rekomendasi Investasinya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.