1,3 Miliar Data SIM Dibobol, Kominfo: Seolah yang Membocorkan Pahlawan

Selasa, 6 September 2022 08:49 WIB

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan. (Kominfo)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui terdapat kesalahan pengendali dalam tiap kebocoran data. Pernyataan ini untuk menanggapi 1,3 miliar data SIM bocor dengan ukuran 87 GB.

Direktur Jenderal Aptika Kominfo Samuel Abrijani Pangarepan mengatakan, di tengah kesalahan pegendali itu, ada beberapa pihak yang menganggap hacker pembocor data adalah pahlawan. Ia menyayangkan anggapan tersebut.

"Bahwa benar ada kebocoran, kesalahan dari pengendali. Seolah yang membocorkan itu pahlawan. Yang dibocorkan data-data kita juga," kata Samuel di kantor Kominfo, Senin, 5 September 2022.

Samuel melanjutkan, setiap pengendali memang wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Namun dalam kasus kebocoran data, dugaan unsur pidana terhadap mereka yang mengakses data orang lain tanpa izin tak bisa diabaikan. Artinya, kesalahan bukan hanya datang dari pengendali.

Mereka yang membobol data alias hacker, kata Samuel, dapat diproses secara hukum. "Sanksinya adalah pidana, jadi jangan seolah-olah mereka malah jadi pahlawan," kata Samuel.

Advertising
Advertising

Kementerian Kominfo, Samuel menuturkan, telah meminta bantuan Cyber Crime Polri untuk menindak pihak yang membocorkan data tersebut. Kominfo sudah bersamuh dengan pihak Cyber Crime untuk menyigi kasus pembobolan data yang merugikan 1,3 miliar pengguna data SIM.

Selain itu, Kominfo melakukan pertemuan dengan operator seluler, Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyikapi kebocoran data ini. Ia menegaskan agar setiap instansi ikut menjaga keamanan data penduduk agar masyarakat tidak merasa dirugikan.

"Indonesia sedang banyak serangan, kita harus bahu membahu," kata Semuel.

Di sisi lain, Samuel berharap kasus kebocoran data ini bisa mempercepat pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Ia mendorong DPR agar segera membahas calon beleid tersebut.

Selanjutnya, ia mengingatkan kepada masyarakat dan pengendali data untuk menjaga kerahasiaan data serta memeriksa sistem secara berkala untuk mencegah pembobolan. "Berikutnya memastikan jangan sampai ada kebocoran belum ditutup. Sekali lagi itu menjadi tanggung jawab pengendali," kata Semuel.

NABILA NURSHAFIRA (Magang Merdeka)

Baca juga: OJK Sebut Kenaikan Harga BBM Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi RI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Presiden: Indonesia Digital Test House Sangat Diperlukan

9 jam lalu

Presiden: Indonesia Digital Test House Sangat Diperlukan

Jokowi memastikan perangkat-perangkat yang ada di BBPPT sudah sangat canggih.

Baca Selengkapnya

KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

11 jam lalu

KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

Eks Sespri Kasdi Subagyono minta perlindungan LPSK karena BAP miliknya di KPK bocor ke tangan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Polri Usulkan ke Kementerian Kominfo Blokir 2.862 Situs Diduga Tawarkan Judi Online

18 jam lalu

Polri Usulkan ke Kementerian Kominfo Blokir 2.862 Situs Diduga Tawarkan Judi Online

Polisi telah menangkap 142 tersangka dari 115 kasus judi online dalam rentang pada periode 23 April hingga 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

1 hari lalu

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

1 hari lalu

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

Presiden Jokowi mengharapkan pembukaan IDHT memperkuat ekosistem digital lokal.

Baca Selengkapnya

Kominfo Akan Panggil Penerbit Game Online soal Klasifikasi Umur dan Adegan Berbahaya

2 hari lalu

Kominfo Akan Panggil Penerbit Game Online soal Klasifikasi Umur dan Adegan Berbahaya

Kominfo akan sosialisasi larangan peredaran game online yang memunculkan indikasi kekerasan berupa darah darah hingga soal klasifikasi umur.

Baca Selengkapnya

Kominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali

4 hari lalu

Kominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali

Kominfo menggandeng BSSN untuk menjaga keamanan siber selama penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali

Baca Selengkapnya

Ponsel Asing Bakal Disortir Balai Pengujian Perangkat, Dilarang Jual Bila Gagal Uji

4 hari lalu

Ponsel Asing Bakal Disortir Balai Pengujian Perangkat, Dilarang Jual Bila Gagal Uji

Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Tapos, Depok, akan menjadi gerbang bagi produk gawai asing yang akan masuk ke pasar Indonesia.

Baca Selengkapnya

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

5 hari lalu

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

Kementerian Kominfo yakin kedatangan investor asing seperti Starlink tak akan mengganggu bisnis perusahaan penyedia layanan telekomunikasi eksisting.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

5 hari lalu

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

Indonesia akan mempelajari publisher rights langsung dari Australia, negara yang berpengalaman mengatur hubungan pers dan platform digital.

Baca Selengkapnya