TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr untuk membuka lagi rute penerbangan Manado, Sulawesi Utara ke Davao, Filipina. Rute ini sebelumnya pernah diluncurkan pada 2019, tapi ditutup sementara sejak pandemi Covid-19.

"Saya mengajak Filipina untuk terus mengembangkan potensi perdagangan dan juga konektivitas di wilayah perbatasan," kata Jokowi dalam keterangan pers bersama dengan Marcos Jr, Senin, 5 September 2022.

Selain rute penerbangan, Jokowi juga mengusulkan revitalisasi jalur Kapal Roro Bitung, Sulawesi Utara ke Davao. Di Bitung, Jokowi sudah membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan tol ke Kota Manado.

Sebelumnya pada 27 September 2019, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengumumkan bahwa maskapai mereka resmi melayani rute penerbangan Manado – Davao PP (Pulang Pergi). Saat itu, penerbangan ini dioperasikan dengan armada ATR 72-600 berkapasitas 70 penumpang (all economy class) sebanyak 2 kali per minggu, yakni pada hari Senin dan Jumat.

Penerbangan Manado – Davao saat itu beroperasi dengan nomor penerbangan GA 7401 yang berangkat dari Bandara Internasional Sam Ratulangi pada pukul 10.30 WITA. Sedangkan penerbangan Davao – Manado akan beroperasi dengan nomor penerbangan GA 7402 yang berangkat dari Bandara Internasional Francisco Bangoy pada pukul 13.15 (local time).

"Dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Davao yang mencapai 2,3 juta orang sepanjang tahun 2018 dapat menjadi peluang tersendiri bagi pengembangan potensi kepariwisataan di Manado, khususnya dengan adanya akses penerbangan langsung dari Davao menuju Manado ini yang diharapkan dapat menarik wisatawan di Davao untuk melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi wisata unggulan di Manado," kata Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, Ari Ashkara.

Lalu pada Maret 2020 atau di bulan pertama muncunya Covid-19 di Indonesia, rute penerbangan ini terpaksa ditutup. Sejumlah pemberitaan menyebutkan rute ini disetop sementara karena Filipina saat itu juga telah menutup penerbangan masuk ke negara mereka.

Masih dalam konteks perdagangan dan konektivitas, Jokowi juga mendorong peningkatan volume perdagangan kedua negara yang saat ini sudah meningkat 50 persen dibandingkan tahun lalu. Kepada Marcos Jr, Jokowi ingin menambah ekspor produk makanan dan minuman, farrmasi, produk kelapa, dan rumput laut dari Indonesia.

Berikutnya, Jokowi juga menyampaikan empat poin lainnya dalam pembicaraan dengan Marcos Jr. Keempat poin lain yaitu sebagai berikut:

Pembelian Pesawat NC212i

<!--more-->

Kedua, Jokowi ingin meningkatkan intensitas kerjasama infrastruktur dan industri strategis. Ia menyebut eberapa BUMN Indonesia sudah ikut serta dalam program pembangunan di Filipina. Dari proyek pengadaan dua kapal landing platform dock oleh PT PAL Indonesia (Persero), hingga proyek persinyalan kereta di Manila, ibu kota Filipina, oleh PT Len Industri (Persero).

Jokowi juga menyinggung soal pembelian pesawat NC212i oleh Filipina. "Saya berharap agar rencana pembelian pesawat NC212i dari PT Dirgantara Indonesia dapat direalisasikan," kata dia.

Jokowi belum merinci lebih jauh tentang rencana pembelian pesawat lokal oleh Filipina ini. Tapi beberapa tahun yang lalu, Filipina juga sudah pernah membeli pesawat tersebut di masa Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Laman resmi PTDI dan Kementerian Pertahanan melaporkan penyerahan dua unit pesawat NC212i di Haribon Hangar, Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga, Filipina, pada 26 Juni 2018. Dari Direktur Utama PTDI saat itu, Elfien Goentoro ke Menteri Pertahanan Filipina saat itu, Delfin Negrillo Lorenzana.

Delimitasi Batas Landas Kontinen

Ketiga, Jokowi dan Marcos Jr sepakat untuk meninjau kembali dua perjanjian pengamanan perbatasan agar terus relevan bagi masyarakat di perbatasan. Keduanya yaitu revised border crossing agreement dan border patrol agreement.

"Kami juga berkomitmen mempercepat perundingan delimitasi batas landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982," kata Jokowi.

Perundingan delimitasi ini sebenarnya sudah dibicarakan sejak beberapa tahun lalu. Pada Mei 2016, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Filipina Rene D Almendras sepakat mendorong negosiasi tentang delimitasi batas landas kontinen kedua negara setelah kesepakatan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tercapai pada 2014.

"Kami juga bicara mengenai perlunya segera diadakan joint technical meeting on boundary delimitation of the continental shelf karena belum concluded (disimpulkan)," kata Retno dalam pernyataan pers bersama Almendras di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, saat itu.

Kerja Sama Pertahanan Keamanan

<!--more-->

Keempat, Jokowi dan Marcos Jr sepakat mendorong penguatan kerjasama untuk keselamatan dan keamanan perairan di wilayah perbatasan. Jokowi sangat menghargai penandatanganan agreement on cooperatives activities in the field of defense and security.

Ini adalah pembaruan dari kerja sama yang sudah dibuat kedua negara pada 1997. "Keterlibatan aktif pertahanan dan militer kedua negara - Filipina dan Indonesia - dilakukan dalam 1997 cooperatives activities in the field of defense and security atau yang disebut DSCA. Perjanjian ini sudah berakhir dan sekarang sedang diperbarui," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Teresita Daza, pada 2 September, di laman resmi pemerintah Filipina.

Selain DSCA, Jokowi juga mengaku senang karena trilateral cooperative arrangement (TCA) antara Indonesia Filipina dan Malaysia telah diperbarui. "Karena sangat penting dalam mengamankan jalur perairan dari ancaman penyanderaan dan penculikan," kata dia.

Forum Infrastruktur Indo Pasifik

Terakhir, Jokowi dan Marcos Jr juga membahas kerjasama yaitu bagaimana memperkokoh ASEAN dan implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pasific. Jokowi menekankan pentingnya memperkokoh sentralitas dan kesatuan ASEAN.

"Indonesia ingin memastikan agar ASEAN terus menjadi lokomotif stabilitas perdamaian dan kemakmuran kawasan," kata dia.

Untuk memperkuat sentralitas ASEAN, Jokowi menggaris bawahi pentingnya implementasi ASEAN Outlook on the Indo Pacific melalui kerjasama yang konkret dan inklusif. "Dalam konteks ini Indonesia akan mengadakan Indo Pasifik infrastruktur forum di tahun depan," kata dia.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini