Ekonom Kritik Kenaikan Harga BBM: Pemerintah Hanya Peduli Proyek Mercusuar IKN dan Kereta Cepat

Sabtu, 3 September 2022 21:51 WIB

Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Yos Sudarso, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu 3 September 2022. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 mulai pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Makna Zaezar

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyayangkan keputusan pemerintah yang akhirnya menaikkan harga BBM subsidi Pertalite, Solar subsidi dan Pertamax. Kebijakan itu dinilai hanya akan menambah beban ke masyarakat yang masih tertekan oleh pandemi Covid-19.

Padahal, kata Achmad, masih banyak cara lain di luar kenaikan harga BBM agar anggaran subsidi energi tak semakin membengkak dan membebani APBN.

Ia menyatakan pemerintah seharusnya menyadari prioritas belanja APBN dalam kondisi sulit seperti sekarang. Salah tau pos belanja yang justru menjadi beban APBN seperti proyek ibu kota negara (IKN), menurut Achmad, seharusnya dialihkan terlebih dulu.

“Terkesan pemerintah sangat kejam, tidak peduli dengan kondisi rakyatnya, dan hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuarnya, antara lain ibu kota baru dan kereta api cepat,” kata Achmad pada Sabtu, 3 September 2022.

Lebih jauh Achmad menilai seharusnya proyek-proyek infrastruktur yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN bisa dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM. "Contohnya tunda pembangunan IKN dan penanaman modal negara (PMN) kereta api cepat."

Advertising
Advertising

Selain itu, menurut dia, sebenarnya pemerintah bisa mengambil langkah lain yakni menggunakan ruang defisit anggaran di atas 3 persen. Belanja masih bisa ditambah untuk subsidi dan penyaluran bantuan sosial karena 2022 menjadi tahun terakhir dalam pelebaran defisit APBN.

Lebih jauh Achmad menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) senilai Rp 24,17 triliun tidak akan cukup untuk meredam dampak kenaikan harga BBM. Minimnya besaran BLT BBM, bantuan subsidi upah ataupun subsidi transportasi yang diberikan, menurut dia, tidak akan melindungi kelas menengah yang berpotensi menjadi miskin akibat kenaikan harga BBM ini.

Achmad menyebutkan pemerintah seharusnya mau mencari cara lain dalam mengatasi masalah harga minyak, sehingga rakyat tidak perlu menanggung risiko ekonomi yang berat. Kenaikan harga BBM seperti sekarang, menurut dia, terlihat seperti menjaga alokasi anggaran subsidi, tetapi justru rakyat yang menanggung bebannya.

BISNIS

Baca: Harga BBM Naik, Erick Thohir Telepon Direksi Pertamina Minta Bersiaga 3 Hari ke Depan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Kereta Cepat Whoosh Buka 48 Perjalanan per Hari, Tarif Mulai 150 Ribu

12 jam lalu

Kereta Cepat Whoosh Buka 48 Perjalanan per Hari, Tarif Mulai 150 Ribu

Beroperasinya 48 perjalanan harian Whoosh didasarkan pada hasil evaluasi periode sebelumnya yang menunjukan kebutuhan penambahan perjalanan reguler.

Baca Selengkapnya

Progres Pembangunan Bandara VVIP IKN Sudah 18 Persen, Diklaim Tak Ada Masalah Lahan

1 hari lalu

Progres Pembangunan Bandara VVIP IKN Sudah 18 Persen, Diklaim Tak Ada Masalah Lahan

Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN memastikan tidak ada permasalahan lahan untuk pembangunan runway Bandara VVIP di ibu kota.

Baca Selengkapnya

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

1 hari lalu

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

Kementerian Kominfo yakin kedatangan investor asing seperti Starlink tak akan mengganggu bisnis perusahaan penyedia layanan telekomunikasi eksisting.

Baca Selengkapnya

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

1 hari lalu

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah.

Baca Selengkapnya

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

1 hari lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

1 hari lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan groundbreaking keenam di IKN dilakukan akhir Mei atau awal Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

1 hari lalu

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

Delegasi Uni Eropa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk penjajakan peluang investasi.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

2 hari lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

2 hari lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Perusahaan Malaysia dan Jermat Minat Investasi di IKN, OIKN Sebut 3 LoI, Rencana Kantor Kedubes Pindah hingga..

2 hari lalu

Perusahaan Malaysia dan Jermat Minat Investasi di IKN, OIKN Sebut 3 LoI, Rencana Kantor Kedubes Pindah hingga..

Deputi Otorita IKN Agung Wicaksono menyatakan beberapa perusahaan dari Malaysia dan Jerman telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.

Baca Selengkapnya