Erick Thohir Minta Bio Farma Segera Daftarkan Vaksin Indovac ke HAKI, Kenapa?

Sabtu, 3 September 2022 05:00 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjukkan contoh kemasan botol vaksin COVID-19 saat kunjungan kerja di Command Center serta Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis 7 Januari 2021. Kunjungan tersebut dalam rangka memantau dan memastikan proses pengiriman vaksin COVID-19 ke seluruh Indonesia terpantau secara baik dan real time. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bio Farma untuk segera mendaftarkan nama vaksin Covid-19 Indovac ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

"Vaksin ini bermanfaat untuk vaksinasi primer dan booster baik untuk orang dewasa maupun anak-anak," ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis pada Jumat, 2 Agustus 2022.

Vaksin Indovac merupakan vaksin buatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bio Farma. Sebelumnya, vaksin itu bernama Vaksin BUMN, namun beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Indovac sebagai nama untuk vaksin tersebut.

Adapun vaksin Indovac berplatform rekombinan protein itu bisa digunakan secara aktif terhadap Covid-19 yang disebabkan virus SARS-CoV.

Pengembangan vaksin Indovac dari hulu-hilir dilakukan di Indonesia oleh Bio Farma, mulai dari adaptasi teknologi seperti subunit berbasis rekombinan protein vaksin SARS-CoV- 2. Selain itu, dilakukan rekombinan SARS-CoV-2 receptor binding domain (RBD), uji klinis hingga proses produksi dan pengemasan.

Advertising
Advertising

Sementara Baylor College of Medicine (BCM) Amerika Serikat menyediakan seed (benih vaksin) untuk pengembangan vaksin. "Sebagai BUMN yang begerak di bidang farmasi, PT Bio Farma bekerjasama dengan Baylor College of Medicine telah menghasilkan capaian yang luar biasa," kata Erick.

Vaksin Indovac dikembangkan dan diproduksi dari hulu ke hilir oleh anak bangsa dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hampir mencapai 80 persen. Itu lah, karena dia, yang membedakan vaksin Covid-19 BUMN produksi Bio Farma dengan vaksin Covid-19 lainnya.

Baca: Izin edar darurat vaksin Indovac akan dikeluarkan pada pertengahan bulan ini.

<!--more-->

Bio Farma sebelumnya telah mendaftarkan hasil uji klinis fase 3 vaksin Covid-19 BUMN untuk usia 18 tahun ke atas ke BPOM sebagai syarat untuk mendapatkan EUA. Vaksin ini juga siap menjalani uji klinis untuk vaksinasi booster. Setelah proses uji klinis vaksin Covid-19 BUMN untuk booster, Bio Farma akan mendaftarkan uji klinis untuk vaksinasi anak.

"Sejauh ini hasil uji klinis telah menunjukkan vaksin yang akan diproduksi oleh Bio Farma ini memiliki keamanan dan efikasi yang baik dalam meningkatkan kadar antibodi, sehingga tidak kalah dari vaksin Covid-19 jenis lainnya," tuturnya.

Selain itu, sejak proses awal, vaksin ini sudah didesain halal dan diaudit oleh otoritas berwenang sehingga diharapkan segera mendapatkan sertifikasi halal setelah keluarnya EUA. “Sejak awal saya sudah menegaskan kehalalan harus jadi faktor utama, sehingga vaksin Covid-19 BUMN ini sudah dirancang untuk menjadi vaksin halal,” kata Erick Thohir.

Menurut Erick, keberhasilan Indonesia dalam memproduksi vaksin sendiri merupakan bentuk kesiapsiagaan ke depan. Ia menuturkan memiliki sumber daya dan platform teknologi yang terbukti siap menghadapi situasi manakala terjadi pandemi di masa depan.

"Sudah saatnya kita pakai vaksin buatan negeri sendiri apalagi biaya yang dikeluarkan untuk vaksin impor sudah sangat tinggi," tutur Erick Thohir. Bio Farma juga akan mendaftarkan vaksin hasil pengembangannya ke WHO untuk mendapatkan EUL (emergency use listing) sehingga dapat turut berkontribusi terhadap kesehatan dunia.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito sebelumnya menyatakan izin edar untuk penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Covid-19 buatan Bio Farma tersebut akan dikeluarkan pada pertengahan September 2022.

Baca: BLT Rp 12,96 Triliun Dibagikan Meski Harga BBM Belum Naik, Mensos: untuk Tingkatkan Daya Beli

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

5 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

5 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

7 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

11 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

12 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

15 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

15 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

16 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

16 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

16 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya