TEMPO Interaktif, Jakarta:Revrisond : Karena ketiga opsi itu tidak ada manfaatnya bagi Indonesia. Indonesia harus benar-benar mengakhiri program dengan IMF tahun ini. Dan tidak memilih satupun opsi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan internasional ini. Karena ketiga opsi itu tidak ada manfaatnya bagi Indonesia, tegas Ekonom dari UGM Revrisond Baswier kepada Tempo News Room melalui sambungan telepon, Kamis (8/5). Direktur IMF Asia Pasifik Daniel Citrin mengatakan pihaknya mengajukan tiga opsi ke pemerintah pasca berakhirnya program. Pertama, Indonesia mendapatkan pinjaman baru dengan jangka waktu 8-12 bulan. Kedua, precaution stand by arrangment atau tetap ada Loi tapi tidak ada pinjaman. Ketiga, post monitoring atau IMF tetap memonitor Indonesia setiap enam bulan sekali. Karena, kata Revrisond, dengan memilih salah satu opsi itu, Indonesia sama saja memberikan kesempatan kepada IMF untuk bercokol di negara ini. Bahkan, tanpa letter of intent pun, IMF masih memiliki peluang. Karena pinjaman Indonesia yang melebihi quota hingga 300 persen. Selain memutuskan kontrak, kita harus mengembalikan seluruh pinjaman, katanya. Revrisond melihat cadangan devisa Indonesia masih cukup kuat. Meski, US$ 8 miliar pinjaman IMF di cadangan devisa harus dikembalikan. Begitu juga secara fiskal dan moneter Indonesia tidak ada masalah. Kata dia, utang luar dan dalam negeri tidak terlalu besar. Yang jadi problem ada pihak-pihak tertentu di Indonesia, yaitu mafia Barkley yang memang membutuhkan back-up IMF, ungkap dia. Senada dengan Revrisond, Ekonom dari UI Mohammad Sadli mengatakan di atas kertas cadangan devisa sebesar US$ 23 miliar cukup. Tapi, ini akan berbahaya bagi pasar. Indonesia, kata dia, bisa kehilangan kepercayaan pasar internasional dengan cadangan itu. Dengan cadangan itu, ini akan menimbulkan bahaya market, ujar dia. Karenannya, opsi pertama IMF merupakan pilihan yang paling baik bagi pemerintah. Karena pemerintah akan aman dari segi fiskal dan moneter pada tahun 2004. Sehingga situasi makro ekonomi Indonesia akan stabil. Tapi itu bila ditinjau tanpa pertimbangan politik. Tapi kalau masukan politik, opsi ketiga paling aman, katanya. Sedangkan Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Max Moein menambahkan opsi pertama dan kedua IMF tidak jauh beda dengan saat ini, yaitu Indonesia di bawah program IMF. Secara politis sekarang sesuai TAP MPR itu yang ketiga yang harus diambil, kata dia, Tapi ini kan tawaran bisa terima, bisa dicuekin. Baik Revrisond, Sadli dan Moein sepakat kalau Indonesia siap untuk mengakhiri program tahun ini. Hanya saja Sadli mengingatkan ada resiko yang harus dihadapi. Misalnya, penjadwalan utang Paris Club yang tidak lagi. Tim ekonomi juga harus bekerja lebih keras lagi, ujar Sadli. Sedangkan, kata Moein, akan ada goncangan dalam anggaran belanja, jika Indonesia jadi mengakhiri programnya tahun ini. Tapi, ia yakin pemerintah mampu menghadapi itu. Caranya, antara lain dengan menerbitklan obligasi untuk menutupi financing gap. Karena tim ekonomi presiden sudah punya exit strategy, meski tim Menko Perekonomian masih belum siap, tambah dia. (Kurniawan -TNR)