TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengungkapkan alasan mendasar pemerintah ingin mengubah skema pembayaran uang pensiunan bagi para pegawai negeri sipil (PNS), maupun TNI/Polri.

Isa menjelaskan, ini karena kewajiban pembayaran pensiunan bagi aparatur sipil negara (ASN) terus meningkat setiap tahunnya. Padahal, dengan skema pensiun pay as you go yang diterapkan saat ini pemerintah tidak menyiapkan dana khusus untuk memenuhi kewajibannya kepada para pensiunan itu, melainkan dipenuhi saat ASN itu pensiun.

"Karena orang yang pensiun makin lama makin banyak, usia harapan hidupannya makin panjang, dengan sendirinya besar manfaat setiap bulan makin bertambah itu yang sering kali membuat worry kita, membuat cemas kita," kata Isa dalam diskusi di kantornya, Senin, 29 Agustus 2022.

Dalam 5 tahun terakhir, Isa mengatakan, besaran kewajiban pemerintah untuk membayar pensiunan ASN terus bertambah. Pada 2022 diperkiran Rp 119 triliun, tahun lalu sebesar Rp 112,29 triliun, 2020 sebanyak 104,97 triliun, 2019 Rp 99,75 trilun, dan 2018 hanya Rp 90,82 triliun.

"Jadi besaran manfaat pensiun setiap bulan makin bertambah, itu yang seringkali membuat kita cemas. Tahun ini untuk pembayaran pensiun hampir sampai Rp 120 triliun, 5 tahun lalu mungki sekitar Rp 90 sekian triliun," ujar dia.

Isa mengatakan, pemerintah saat ini juga terus mewacanakan reformasi sistem pensiun. Tapi, dia mengatakan, belum ada wacana khusus mengenai skema apa yang akan diterapkan meski pembahasannya mengerucut pada skema fully funded.

Dengan skema fully funded itu, secara sistematis dilakukan penyisihan dana, tidak lagi seperti skema pay as you go yang dananya muncul saat ASN itu masuk masa pensiun. Selain itu terdapat akumulasi dana yang dijaga nilainya sedemikian rupa, agar cukup membiayai pembayaran pensiun hingga tuntas.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN menanggung belanja pensiun seluruh PNS, mulai dari ASN pusat, TNI, Polri, bahkan ASN di daerah. Tak tanggung-tanggung, angkanya cukup besar.

Pemerintah sebagai pemberi kerja, kata Sri Mulyani, memang wajib membayar iuran pensiun ASN sebagai pekerjanya. Oleh karena itu, pekerja semestinya turut membayar iuran pensiun. Adapun skema yang berlaku saat ini adalah pemerintah dan ASN harus membayar iuran sebesar 4,75 persen dari gaji pekerja terkait.

"ASN, TNI, Polri memang mengumpulkan dana pensiun di PT Taspen (Persero) dan di PT Asabri (Persero). Tetapi untuk pensiunnya mereka (pekerja) enggak pernah membayarkan, yang membayarkan APBN penuh," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Rabu, 24 Agustus 2022.

Isa Rachmatarwata menyatakan jumlah APBN yang menanggung seluruh kewajiban itu mencapai Rp 2.800 triliun untuk pemerintah daerah dan pusat.

"Estimasinya (belanja iuran pensiun) Rp 900 triliun oleh (pemerintah) pusat, Rp 1.900 itu untuk daerah, dibagi beberapa provinsi dan kabupaten," kata Isa.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini