TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil sejumlah menteri untuk membahas sejumlah proyek kereta, salah satunya Moda Raya Terpadu atau MRT Fase 2 yang sedang berjalan. Rapat digelar karena ternyata biaya pengerjaan MRT membengkak dari sejumlah Rp 22,5 menjadi Rp 26 triliun.

"Ini terjadi akibat komplekstitas konstruksi, dan kondisi lahan yang tak stabil, karena masuk Kota Tua, jadi perlu lebih hati-hati secara struktur," kata Airlangga dalam konferensi pers usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2022.

Airlangga menyebut panjang jalur MRT yang dimaksud mencapai Rp 12,3 kilometer dan semunya underground atau di bawah tanah. Situasi ini berbeda dengan MRT fase 1 dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia dengan panjang Rp 15,7 kilometer, 5,7 km underground dan 10 km jalur layang.

Akibat pembengkakan biaya ini, kata Airlangga, Jokowi meminta agar titik akhir yang menjadi Depo MRT di Ancol Barat untuk dikaji ulang karena masih ada masalah lahan. "Sehingga diminta dipertimbangkan kalau, katakanlah, ini dicarikan alternatif lain di wilayah Ancol atau Marina," ujarnya.

Jokowi pun berharap masalah lahan pengganti ini bisa dicari oleh Menteri Agraria Hadi Tjahjanto maupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

MRT fase 2 ini terdiri dari dua bagian yaitu fase 2A (Bunderan Hotel Indonesia - Kota) dan fase 2B (Kota - Ancol Barat). Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar menyatakan sumber anggaran proyek Fase 2 paket CP 201 untuk jalur lintasan Bundaran HI hingga Kota berasal dari pinjaman Pemerintah Jepang.

"Totalnya sampai hari ini tersedia Rp 22,5 triliun," ujar dia saat berkunjung ke lokasi proyek MRT Fase 2, di Kawasan Stasiun Bundaran HI, Selasa, 24 Mei 2022.

Pendanaan ini berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Beberapa hari lalu, Anies juga sudah bertemu JICA guna membahas progres proyek MRT Jakarta.

Anies mengungkapkan terdapat beberapa urusan teknis yang harus saling selesai agar fase MRT berikutnya bisa segera tuntas. Menurut Anies, pembangunan transportasi umum merupakan bagian penting dari usaha membuat Jakarta sebagai salah satu kota bisnis global.

Pemprov DKI Jakarta, kata Anies bekerja sama dengan JICA baik dalam urusan pembangunan MRT Jakarta maupun untuk pengendalian land subsidence atau penurunan muka tanah, "dan untuk pembangunan sistem pengelolaan limbah di Jakarta," kata Anies dalam unggahan di akun media sosialnya, Minggu, 14 Agustus 2022.

Baca Juga: Menilik Pengeboran Titik Awal Jalur MRT Jakarta Fase 2 Bundaran HI - Harmoni

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.