TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN menawarkan suku bunga kredit perumahan rakyat atau KPR sebesar 2,22 persen pada tahun pertama. Promo tersebut diberikan dalam acara Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022 yang digelar di Jakarta Convention Center pada 13 – 21 Agustus 2022.

Dalam program KPR BTN Merdeka, emiten berkode saham BBTN tersebut juga menawarkan promo gratis untuk biaya provisi, administrasi, dan appraisal.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo menjelaskan permintaan rumah terus naik meningkat seiring kesenjangan permintaan dan kemampuan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. IPEX 2022, menurut dia, sebagai salah satu sarana untuk menjawab kebutuhan tersebut.

“IPEX 2022 kali ini kami mengusung tema KPR BTN Merdeka, yang memiliki makna setiap masyarakat berhak memiliki hunian yang layak dengan difasilitasi melalui KPR BTN,” ujar Haru dalam keterangan tertulis, Ahad, 14 Agustus 2022.

IPEX 2022 diikuti oleh 55 pengembang yang mencakup 11 pengembang subsidi, 44 pengembang non-subsidi, dan 7 peserta dari penyedia pendukung perumahan dan pengembang non-asosiasi.

BTN dalam pameran ini menargetkan potensi izin prinsip KPR sekitar Rp 2,5 triliun. Selama sembilan hari pameran, bank BUMN itu itu juga berharap bisa menyedot perhatian lebih dari 55.000 orang pengunjung.

Adapun proyek yang dipasarkan pada pameran ini mencapai lebih dari 300 proyek perumahan. Keseluruhan proyek tersebut menyebar di seluruh Jabodetabek, serta beberapa kota seperti Bandung, Surabaya, dan lainnya.

Lebih jauh Haru menyatakan bahwa BTN terus berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Komitmen tersebut diwujudkan perseroan dengan kontribusi besar terhadap program sejuta rumah.

<!--more-->

Ia pun berharap langkah penambahan modal yang akan ditempuh lewat mekanisme rights issue dapat meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan rumah dari perseroan.

BTN sebelumnya diberitakan tengah berencana menggelar Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue pada kuartal IV tahun ini.

Aksi itu tak terlepas dari rencana penyertaan modal negara (PMN) kepada perseroan. Pemerintah akan ikut serta dalam rights issue ini melalui PMN senilai Rp 2,98 triliun. Dengan begitu, kepemilikan pemerintah di BTN akan terjaga di 60 persen.

“Jumlah penyaluran pembiayaan rumah Bank BTN diharapkan akan menjadi lebih besar jika pada saatnya nanti pemerintah menyetujui aksi korporasi dalam rights issue yang direncanakan dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini,” katanya,

Dengan dana rights issue, Haru mengatakan BBTN dapat memperluas ekspansi pembiayaan rumah secara lebih besar. Perseroan juga dinilai dapat berperan lebih, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Lewat rights issue tersebut, BTN diperkirakan mampu menyalurkan pembiayaan rumah sekitar 1,5 juta unit hingga akhir tahun 2025 atau naik hampir 8 kali lipat dari kondisi saat ini.

BISNIS

Baca: Wings Air Batalkan Semua Penerbangan Ambon-Saumlaki Karena Merugi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini