TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mematangkan rencana untuk menawarkan pengelolaan Bandara Nusawiru yang berada di Pangandaran. Tahun depan, pemerintah setempat menargetkan menggelar lelang.

“Rencana tahun depan sudah proses ke arah lelangnya,” kata Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat A. Koswara pada Selasa, 9 Agustus 2022.

Koswara menuturkan, sesuai dengan undang-undang, pemerintah daerah dapat melepas kewenangan pengelolaan bandara kepada pihak ketiga. Kecuali bandara tersebut merupakan bandara yang melayani penerbangan perintis.

Adapun pemerintah provinsi sedang merampungkan konsep penyerahan pengeloaan bandara tersebut. “kita baru mengkaji dari aspek potensi pengembangannya itu menjadi bandara apa, kemudian teknisnya,” kata dia.

Koswara mengimbuhkan, kemungkinan pola pengelolaan yang akan ditawarkan ialah skema pemanfaatan aset. Dengan demikian, pengelola bandara akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi. "Kontribusinya berapa dilihat dari hasil kajiannya,” kata dia.

Dia melihat Bandara Nusawiru sebagai bandara yang strategis, terutama untuk daerah Jawa Barat bagian selatan. Karena itu, bandara ini diharapkan bisa menjadi hub untuk mendorong pengembangan wisata di Pangandaran dan sekitarnya.

Saat ini Bandara Nusawiru dikelola oleh UPTD Dinas Perhubungan Jawa Barat. Koswari mengakui pengembangannya belum maksimal. Sebab, akses bandara belum terintegrasi.

"Sampai sekarang, misalnya paket wisata Pangandaran, yang membawa Nusawiru belum ada. Jadi penggunaannya masih rendah, masih dipakai buat latihan, pesawat latih,” kata Koswara.

Koswara melanjutkan, melalui alih kelola ke pihak ketiga, ia berharap bandara ini dapat membuka akses lebih luas dan mendorong pergerakan pesawat yang lebih optimal. "Polanya gak usah langung gede, bertahap sesuai dengan kebutuhan saja. Sekarang bisa dikembangkan untuk wisata, wisata saja dulu, sampai nanti kebutuhan meningkat, permintaan meningkat, tambahkan lagi,” kata dia.

AHMAD FIKRI (BANDUNG)

Baca juga: Marak Tambang Ilegal, Menteri ESDM: Penegakan Hukum Diperlukan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.