TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan cara pemerintah menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN selalu dalam kondisi sehat. Dia menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia jika dilihat dari strukturnya, pengeluaran pemerintah di dalam seluruh produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 15 persen.

“Sementara 85 persen lagi siapa yang membentuk PDB yang menciptakan pertumbuhan itu? Tidak lain adalah dunia usaha, masyarakat,” ujar Suahasil di acara Live interview Program Economic Update CNBC TV pada Selasa, 9 Agustus 2022.

Menurut Suahasil, dunia usaha dan masyarakat itu adalah rumah tangga yang di dalamnya ada produsen. Sementara pengeluaran rumah tangga itu namanya konsumsi rumah tangga. Sehingga, kata dia, pemerintah mendorong konsumsinya.

“Nah APBN bisa enggak mendorong konsumsi rumah tangga? Bisa. Dengan acara apa? Memastikan harga stabil, itu yang kita lakukan,” tutur Suahasil. “Jadi APBN bisa enggak mendorong investasi dari dunia usaha? Bisa. Dengan membuat harga stabil, biaya energinya kita buat stabil.”

Kemudian, ketika usaha melihat pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai dikunjungi orang, dan pasar sudah mulai dikunjungi pelanggannya, yang juga berusaha, itu menjadi pembentuk PDB di Indonesia. Suahasil menuturkan, pemerintah harus bicara mengenai fundamental dalam bentuk menjaga harga dan menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga ingin daya beli masyarakatnya terdistribusi dengan baik, mulai dari kelompok lemah hingga kelompok atas yang sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Namun, kelompok lemah dan menengah harus dipastikan memiliki daya beli, sehingga bisa melakukan kegiatan ekonomi, konsumsi dan investasi.

“Yang bisa ekspor ya melakukan ekspor, tapi biasanya kalau kita lihat seluruh perekonomian income-nya naik, impornya juga naik. Nah nanti kita lihat balancing-nya seperti apa,” kata Suahasil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi pendapatan negara pada akhir Juni 2022 mencapai Rp 1.317,2 triliun. Dia menyebut anggaran pendapatan belanja negara (APBN) menunjukkan kinerja positif di tengah pelbagai tekanan ekonomi global.

“Angka itu 58,1 persen dari target APBN yang sudah direvisi ke atas melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2022,” ujar dia dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK III pada Senin, 1 Agustus 2022.

Penerimaan negara mengalami pertumbuhan 48,5 persen secara tahunan ketimbang periode yang sama 2021. Sri Mulyani menuturkan kinerja pendapatan negara itu merupakan buah dari perbaikan ekonomi nasional sekaligus efek dari kenaikan harga komoditas.

<!--more-->

“Serta berbagai perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan yang dilaksanakan dengan telah dilaksanakannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, dari sisi belanja, APBN tercatat terealisasi Rp 1.243,6 triliun. Capaian ini setara dengan 40 persen dari pagu APBN 2022 yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 876,5 triliun atau 38,1 persen dari pagu anggaran dan transfer ke daerah serta dana desa Rp 367,1 triliun atau 45,6 persen dari pagu anggaran.

Belanja negara, kata Sri Mulyani, akan terus dioptimalkan dan ditujuakan untuk menopang pemulihan ekonomi Indonesia agar terus berlanjut dan menguat. “Dengan perkembangan penerimaan dan belanja negara itu, APBN pelaksaan hingga akhir Juni 2022 masih mencatatkan posisi surplus sebesar Rp 73,6 triliun atau 0,39 persen terhadap produk domestik bruto,” tutur dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu melanjutkan kinerja APBN yang posistif dan membaik ini menjadi modal untuk mengantisipasi gejolak dan ketidakpastian perekonomian global. Kemampuan fiskal ini pun akan menjadi modal untuk menyusun RAPBN 2023 yang tahan guncangan.

Pemerintah, Sri Mulyani berujar, akan terus menjaga daya tahan ekonomi Indonesia, termasuk menggunakan APBN, melalui berbagai instrumen yang dimiliki. Misalnya, memperkuat subsidi energi untuk menjaga stabilisasi harga bahan bakar minyak (BBM).

“Termasuk belanja negara terutama subsidi dan kompensasi yang menjadi shock up sober dari gejolak harga-harga global terutama di bidang pangan dan energi,” kata dia.

Pemerintah juga akan terus mengendalikan inflasi dan melindungi daya beli masyakarat serta mejaga momentum pemulihan ekonomi. Pada saat yang sama, perbaikan kondisi APBN ditujukan untuk terus menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah panjang.

Selain itu, pemerintah bakal menjaga stabilisasi pasar surat berharga negara dengan menjaga disiplin APBN. “Dan menjaga kredibilitas APBN dan dengan menerapkan strategi pembiayaan yang fleksibel oportunis namun tetap hati-hati,” ujar Sri Mulyani.

Baca: Luhut Klaim Utang Indonesia Rp 7.000 Triliun Terkecil di Dunia, Bagaimana Datanya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.