TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia menggandeng Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO) serta berbagai mitra internasional, seperti Pemerintah Australia. Hal itu dilakukan sebagai rupaya mengendalikan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak sapi di 22 dari 34 provinsi.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo kerja sama tersebut terjalin setelah Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia melakukan kunjungan ke Indonesia.

“Banyak hal yang kami diskusikan, salah satunya perjanjian kerja sama mengatasi masalah PMK. Kebutuhan dua negara dalam pengamanan pertanian di Indonesia dan Australia,” ujar dia lewat ketererangan tertulis, Selasa, 2 Agustus 2022.

Syahrul menjelaskan saat ini pihaknya masih memaksimalkan vaksinasi sebagai agenda temporary dan permanen dalam penanganan PMK. Pemerintah juga terus melakukan pengobatan dan penyemprotan kandang dengan disinfektan sebagai upaya penekanan penularan PMK.

“Hingga saat ini, vaksinasi telah diluncurkan di provinsi-provinsi terdampak, bersama dengan upaya nasional lainnya seperti karantina hewan dan peningkatan protokol biosekuriti,” katanya.

Menurut Syahrul, Australia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang dekat dengan Indonesia memberikan perhatian khusus dalam masalah PMK. Selain soal PMK, Menteri Pertanian juga banyak membahas isu global lainnya, seperti tantangan climate change.

Sementara Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal menuturkan FAO telah bekerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia sejak awal wabah PMK. “Untuk mengendalikan PMK yang mengancam rantai pasokan pangan dan mata pencaharian peternak”, tutur dia.

FAO telah memfasilitasi upaya kerjasama internasional, seperti memberikan 10 ribu dosis vaksin PMK dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui proyek bersama FAO-Australia-ASEAN untuk penguatan mekanisme kesehatan hewan di Asia Tenggara. Ini merupakan salah satu kloter vaksin pertama yang tiba di Indonesia untuk mengawali upaya vaksinasi nasional pada Juni 2022 lalu.

FAO juga memfasilitasi beberapa pertemuan konsultasi dengan pakar internasional dari berbagai negara untuk bertukar pengetahuan dan praktek mengendalikan PMK. Tim ahli FAO juga diterjunkan dalam misi darurat ke beberapa provinsi yang terdampak PMK.

“Untuk memberi saran tentang tindakan jangka pendek dan jangka panjang kepada Pemerintah Indonesia,” ujar Rajendra.

Selain itu, FAO telah memasok berbagai peralatan laboratorium tambahan untuk meningkatkan kapasitas deteksi PMK oleh balai-balai veteriner. FAO dan Pemerintah Indonesia juga berharap dapat segera meluncurkan program pelatihan virtual bagi sekitar 350 petugas lapangan kesehatan hewan di 34 provinsi untuk mengendalikan PMK berstandar internasional.

Baca: FAO Nilai Mentan Kelola Pertanian Sangat Baik