Peternak Terdampak Wabah PMK Tagih Janji Ganti Rugi Pemerintah

Rabu, 27 Juli 2022 08:00 WIB

Dokter dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung menyuntik obat dan vitamin untuk sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK) di kandang isolasi di sentra peternakan sapi perah di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Rabu, 9 Juni 2022. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan peternak yang merugi akibat wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK menagih ganti rugi yang dijanjikan pemerintah pada awal Juli lalu. Sebelumnya pemerintah menjanjikan ganti rugi senilai Rp 1,5 juta - 10 juta kepada peternak, tergantung jenis hewan yang terinfeksi PMK.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Purus Subendro juga mempertanyakan nasib peternak yang hewannya sudah mati sebelum dipotong bersyarat. Sebab, hingga kini peternak belum mendapat ganti rugi.

"Kalau ganti rugi hanya diberikan untuk hewan ternak yang dipotong bersyarat, bagaimana dengan ternak yang sudah mati dan potong paksa karena PMK terdahulu? Ini yang menjadi pertanyaan," ujar Nanang dalamketerangan resmi, Selasa, 26 Juli 2022.

Pemerintah sebelumnya menjanjikan akan membayar ganti rugi hewan ternak berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi yang harus dimusnahkan paksa akibat wabah PMK. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada awal Juli lalu.

Peternak, kata Airlangga, bisa mendapatkan ganti rugi bagi hewan yang dagingnya masih dijual sesuai dengan protokol tertentu. Meski begitu, tidak semua hewan yang mati karena terjangkit PMK akan diganti rugi kepada peternak melalui kantong pemerintah.

Advertising
Advertising

"Ada penggantian maksimal Rp 10 juta. Jadi kan tidak semua yang dimusnahkan (mendapatkan ganti rugi) itu. Kalau yang dipaksa potong, kan dagingnya masih bisa dijual dengan protokol tertentu," ujar Airlangga di Istana Negara, Senin, 4 Juli 2022.

<!--more-->

Adapun Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan PMK Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp 10 juta untuk sapi dan kerbau yang dipotong paksa, Rp 2 juta untuk babi, serta Rp 1,5 juta untuk kambing dan domba.

Hal ini, kata Wiku, berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan agar dapat meringankan beban peternak yang terdampak (PMK)," kata Wiku, Selasa, 26 Juli 2022.

Saat ini jumlah hewan terkonfirmasi terjangkit PMK berjumlah 427.284 kasus. Jumlah hewan yang mati karena wabah PMK tercatat 3.890 kasus, dan potong bersyarat 6.390 kasus. Dari jumlah kasus terkonfirmasi tersebut, sebanyak 209.701 di antaranya sembuh dan 207.303 belum sembuh.

Sedangkan jumlah hewan yang sudah divaksinasi sudah mencapai 677.165 hewan. Untuk sebaran kasus,saat ini sudah ada 22 provinsi yang mengalami wabah PMK, dan 267 kabupaten/kota. Satgas mencatat jumlah provinsi yang terjangkit wabah tidak bertambah sejak satu pekan lalu.

BISNIS

Baca: Investor Cina Bangun Smelter Nikel Senilai Rp 6 Triliun di KEK Tanah Bumbu

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

3 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

7 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

7 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

8 hari lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

13 hari lalu

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

Anies dan Muhaimin hadir dalam acara penetapan presiden wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di KPU hari ini.

Baca Selengkapnya

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

14 hari lalu

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

Kendati terjadi pelemahan rupiah, Airlangga mengklaim rupiah masih lebih baik dibanding mata uang lain. IHSG juga diklaim lebih baik dari negara lain.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak-hak Konsumen Plus Perlindungan dan Kewajiban Konsumen

15 hari lalu

Ketahui Hak-hak Konsumen Plus Perlindungan dan Kewajiban Konsumen

Level pengetahuan kebanyakan konsumen Indonesia soal perlindungan dan hak-hak konsumen masih di level tiga, dari level tertinggi 5.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

16 hari lalu

Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

Tony Blair menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahas IKN hingga stabilitas geopolitik.

Baca Selengkapnya

Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa

18 hari lalu

Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai masyarakat Indonesia tak perlu khawatir soal imbas konflik Iran-Israel. Dia mengatakan potensi eskalasi konflik kedua negara tersebut belum diketahui, sehingga pemerintah belum mengambil keputusan apapun.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta Pertamina Cs Borong Dolar, KAI Buka Rekrutmen Program Management Trainee

18 hari lalu

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta Pertamina Cs Borong Dolar, KAI Buka Rekrutmen Program Management Trainee

Menteri BUMN Erick Thohir meminta BUMN seperti Pertamina memborong dolar AS di tengah memanasnya konflik Iran-Israel.

Baca Selengkapnya