Kemenko Perekonomian: Realisasi Pengadaan Lahan PSN 2017-2022 Capai Rp95,48 Triliun

Reporter

Antara

Selasa, 26 Juli 2022 13:46 WIB

Foto udara proyek pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) seksi 4 di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa 19 Juli 2022. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) berupaya menyelesaikan ruas Tol Cibitung-Cilincing sepanjang 34,77 kilometer tersebut yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan progresnya mencapai 71,79 persen. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi pendanaan pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional atau PSN sejak tahun 2017 sampai dengan Mei 2022 mencapai Rp95,48 triliun.

Realisasi tersebut diberikan untuk 104 proyek PSN yang telah didukung pengadaan lahannya melalui skema Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dengan 151.029 bidang lahan telah terbebaskan untuk kepentingan pembangunan proyek tersebut.

"Inilah komitmen dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang mengalokasikan dana APBN untuk dikelola oleh LMAN," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo dalam jumpa pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, 26 Juli 2022.

Ia memerinci realisasi pengadaan lahan PSN tersebut terdiri dari Rp11,72 triliun pada 2017, senilai Rp21,21 triliun pada 2018, dan sebanyak Rp13,88 triliun pada 2019.

Kemudian pada 2020 realisasi pendaan lahan PSN tercatat sebesar Rp19,95 triliun, tahun 2021 sebanyak Rp22,85 triliun, dan tahun 2022 hingga semester I sebesar Rp5,86 triliun.

Advertising
Advertising

Wahyu mengungkapkan sektor proyek yang telah didorong pendanaan lahannya melalui skema LMAN yakni 50 proyek jalan tol, 37 proyek bendungan, sembilan proyek kereta api, dan satu proyek pelabuhan.

"Ditambah lagi ada lima proyek irigasi, satu proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, serta satu proyek air baku," tambahnya.

Dalam pengadaan tanah ini, ia menuturkan LMAN tidak bekerja sendiri, melainkan bersama kementerian/lembaga terkait, serta Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Adapun KPPIP memberikan dukungan dalam melakukan proses prioritas alokasi pengadaan tanah bagi PSN.

Baca Juga: 135 Proyek PSN Sudah Rampung, Kemenko Perekonomian: Nilainya Rp 858 Triliun

Berita terkait

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

15 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

19 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

1 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

1 hari lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

1 hari lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

2 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

2 hari lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

2 hari lalu

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.

Baca Selengkapnya

Suap demi Predikat WTP dari BPK

2 hari lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

2 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya