BKPM Terbitkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha, 98 persen adalah Pelaku UKM

Kamis, 21 Juli 2022 15:05 WIB

Presiden Joko Widodo meminta pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) menunjukkan Nomor Induk Berusaha (NIB) perseorangan saat penyerahan di Jakarta, Rabu 13 Juli 2022. Presiden memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 2.500 pelaku UMK dari Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM saat ini telah menerbitkan sebanyak 1.552.994 Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission di seluruh wilayah Indonesia. Mayoritas penerima NIB adalah pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Investasi/BPKM, Ricky Kusmayadi mengungkapkan dari jumlah tersebut, 98 persen diantaranya adalah pelaku UKM.

"Dari angka tersebut, 98 persen merupakan NIB pelaku UKM dan dua persen pelaku usaha menengah dan besar," kata Ricky dalam keterangan resminya, Kamis, 21 Juli 2022.

Kementerian Investasi/BKPM pada kesempatan ini sedang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemberian NIB bagi pelaku UKM perseorangan di Medan, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 pelaku UKM perseorangan yang tersebar dari seluruh pelosok Sumatera Utara. Acara ini merupakan kelanjutan dari kegiatan di Solo dan Jakarta.

Khusus untuk Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 48.752 NIB telah berhasil diterbitkan atau 3,1 persen dari total NIB yang berhasil diterbitkan. Penyelenggaraan sosialisasi dan pemberian NIB Pelaku UKM Perseorangan di Kota Medan merupakan rangkaian ketiga dari 20 kegiatan yang dilaksanakan tahun ini.

Untuk memberi kemudahan perizinan berusaha merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS ini berlaku sebagai perizinan tunggal, di mana pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus perizinan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).

Dalam memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha, Kementerian Investasi/BKPM juga telah meluncurkan aplikasi Online Single Submission (OSS) Indonesia pada akhir 2021 lalu. Sampai dengan saat ini, aplikasi tersebut telah diunduh oleh lebih dari 50 ribu pengguna baik melalui Android maupun iOS.

Baca Juga: Pedagang Roti sampai Obat Komplain soal Sertifikasi Halal ke Jokowi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

2 hari lalu

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

Begini awal kasus munculnya larangan terhadap warung Madura untuk buka 24 jam.

Baca Selengkapnya

Kementerian Investasi Bukukan Investasi Senilai Rp 401,5 Triliun

5 hari lalu

Kementerian Investasi Bukukan Investasi Senilai Rp 401,5 Triliun

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membukukan realisasi investasi senilai Rp 401,5 triliun pada triwulan I 2024.

Baca Selengkapnya

Kemenkop dan UKM Tegaskan Tak Larang Warung Madura Buka 24 Jam

6 hari lalu

Kemenkop dan UKM Tegaskan Tak Larang Warung Madura Buka 24 Jam

Kemenkop UKM mengklarifikasi isu larangan warung Madura beroperasi 24 jam. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

LPEI dan Diaspora Indonesia Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

12 hari lalu

LPEI dan Diaspora Indonesia Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Kolaborasi LPIE dengan institusi pemerintahan membawa mitra binaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) LPEI untuk pertama kalinya menembus pasar ekspor ke Kanada.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

32 hari lalu

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Kemenkop UKM Bakal Susun Standarisasi Penggunaan Knalpot Motor

40 hari lalu

Kemenkop UKM Bakal Susun Standarisasi Penggunaan Knalpot Motor

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) akan segera menyusun standarisasi penggunaan knalpot aftermarket di Indonesia.

Baca Selengkapnya

MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

45 hari lalu

MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Baca Selengkapnya

MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

45 hari lalu

MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Tunda Pelaksanaan Permendag 36/2023, Soal Apa? Begini Bunyinya

47 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Tunda Pelaksanaan Permendag 36/2023, Soal Apa? Begini Bunyinya

Mendag Zulkifli Hasan nyatakan Permendag 36/2023 akan ditunda sebagian. Ini peraturan soal apa? Begini bunyi aturannya.

Baca Selengkapnya

Menteri Sandiaga Uno Target Ekspor Ekonomi Kreatif Naik, Perajin Yogya Prioritaskan Pasokan ke IKN

3 Maret 2024

Menteri Sandiaga Uno Target Ekspor Ekonomi Kreatif Naik, Perajin Yogya Prioritaskan Pasokan ke IKN

Meski Menteri Sandiaga Uno berharap ekspor ekonomi kreatif naik, para pengrajin Jogja menilai pasar dalam negeri masih menarik.

Baca Selengkapnya