TEMPO.CO, Jakarta - Selain melanjutkan pembahasan isu degradasi lahan, agenda pertemuan Sherpa G20 dalam Presidensi Indonesia tahun ini turut membahas soal keanekaragamana hayati.

"Dalam hal ini, Indonesia mendukung pembahasan untuk mempersiapkan kerangka kerja sama pasca-biodiversity 2020," tutur Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Reliantoro di Labuan Bajo, Senin, 11 Juli 2022.

Menurut dia, pembahasan tersebut dilakukan untuk melanjutkan kerangka kerja yang pada 2020 sudah selesai. Dengan demikian, saat ini adalah waktu yang tepat untuk menegosiasikan pembuatan kerangka kerja baru periode 2030-2050.

Pembahasan mengenai isu keanekaragaman hayati, menurut Sigit, didukung penuh oleh semua delegasi. Rata-rata delegasi mendorong agar pelaksanaannya bisa dikebut. Sebab sebelumnya, hingga 2022, persoalan ini belum cepat dilaksanakan.

Dalam Presidensi G20 di Naples, Italia, tahun lalu, para menteri lingkungan negara-negara G20 sudah berkomitmen melanjutkan dan meningkatkan upaya mengatasi tantangan perubahan iklim. Selain itu, mengantisipasi hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi yang saling terkait, serta degradasi dan fragmentasi hilangnya habitat, spesies asing invasif, degradasi dan penggurunan tanah (desertifikasi), penurunan kesehatan laut dan laut, dan penggunaan air tawar dan sumber daya alam lainnya yang tidak berkelanjutan.

Selain isu keanekaragaman hayati ini, kelompok kerja membahas soal sampah laut. Tujuan utamanya untuk mempersiapkan kerangka yang bisa mengikat secara hukum, yang berkaitah dengan pengurangan penggunaan plastik.

Kerangka kerja soal sampah plastik, menurut Sigit, sudah disiapkan sejak Presiden G20 di Jepang. Jadi, hal ini bisa bantu mempercepat persiapan legally binding plastik.

Presidensi G20 di Jepang pada 2019 sempat mengkaji soal langkah-langkah mengatasi sampah laut, khususnya sampah plastik laut dan mikroplastik. Pertemuan itu menghasilkan komitmen para pemimpin negara untuk segera mengambil tindakan nasional yang tepat untuk pencegahan dan pengurangan yang signifikan dari pembuangan sampah plastik dan mikroplastik ke lautan.

AISHA SHAIDRA (LABUAN BAJO)

Baca juga: Sri Mulyani Bahas Krisis Pangan dengan Cina

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini