TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berdiskusi dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) soal anjloknya harga tandan buah segar (TBS). Dalam pertemuan itu ia mengaku menaikkan harga TBS tidak mudah.

"Memang enggak gampang untuk menaikan harga TBS itu karena kondisi pasar global juga," ujar Luhut di Grand Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada Kamis, 7 Juli 2022.

Situasi ini, kata dia, semakin parah akibat adanya negara-negara yang menaikkan penjualan minyak sunflower. Sehingga permintaan akan minyak sawit jadi menurun dan stabilisasi harga menjadi sulit.

"Selama ini harga minyak di Ukraina, minyak sunflower itu kan sudah lama tak terekspor berapa bulan tuh? 4-5 bulan kan. Sekarang dia turunin pajak dia bawa ekspor pengaruh-lah ke yang lain," tuturnya.

Luhut pun mengaku tak bisa memprediksi kenaikan harga TBS. Dia mengatakan akan melihat perkembangan ekspor minyak sunflower itu. "Nggak bisa ngomong sekarang, kita harus lihat Ukraina, dia kan cadangan sunflowernya gede sekali tuh nggak terekspor kan. Sekarang dibuka, pajaknya dikurangi dia. Maka itu kita harus cari ekuilibrium dan tak gampang," kata dia.

Adapun sebelumnya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Juli 2022. Sebanyak 10 orang petani sawit yang mewakili 10 provinsi menemui Menteri Luhut Binsar Panjaitan untuk mengadukan nasib petani karena anjloknya harga sawit tiga bulan terakhir.

Luhut kemudian berjanji akan sesegera mungkin melakukan evaluasi terkait anjloknya harga TBS tersebut. Ia sedang merinci hubungan antara DMO (domestic market obligation), DPO (domestic price obligation), FO (flush out), dan pungutan ekspo (EP) terhadap harga TBS petani.

"Khusus untuk PE, sebagaimana simulasi yang pernah disampaikan oleh Apkasindo, menjadi masukan kepada saya, dan ini akan segera kita umumkan hasil evaluasinya. Pak Presiden sudah memerintahkan kepada saya supaya semua segera dibereskan dan harus mengedepankan kepentingan petani sawit sebagai pilar utamanya," tuturnya melalui keterangan tertulis Apkasindo yang diterima Tempo, Rabu 6 Juli 2022.

Selanjutnya Luhut Sebut Jangan Mau Diatur-atur Negara Lain<!--more-->

Menurut Luhut, Indonesia sebagai negara produsen crude palm oil (CPO) terbesar dunia, tidak boleh diatur-atur oleh negara lain. Ia berujar pemerintah akan menjaga stabilitas kebutuhan CPO untuk energi dan pangan.

Karena itu, strateginya untuk mengatur serapan CPO domestik adalah membuat biodiesel dengan penggunaan CPO lebih banyak agar TBS petani terserap dengan baik. Ia mengaku sedang mengevaluasi penerapan B30. Jika tidak efektif, kata dia, maka ada kemungkinan beralih ke B35 atau B40.

"Kita jangan mau diatur-atur oleh negara lain. Kami juga sedang mengevaluasi penerapan B30 saat ini, kalau sampai B50 sudah diuji pemakaiannya. Mungkin kita segera ke B35 atau B40 dan saya kira ini salah satu strategi kita untuk meningkatkan serapan CPO domestik," ujarnya.

Luhut juga menanggapi soal proses tender CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang hasilnya tidak lagi withdraw (WD). "Kami akan segera melakukan apa yang kalian minta, siapa yang bermain di sana akan saya libas dan sikat," ucap Luhut.

Petani juga mengeluhkan potongan timbangan TBS yang terjadi di beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) hingga mencapai 25 persen. Luhut berujar jika sudah terjadi pelanggaran seperti itu maka aparat penegak hukum harus bertindak.

"Ini keterlaluan sekali. Kalau sudah pelanggaran, Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera turun, jangan tunggu-tunggu. Ini sudah merampok namanya. Apa dasar mereka melakukan itu?" kata Luhut.

Ia mengungkapkan akan mendukung petani sawit untuk memiliki PKS. "Biar jangan suka-suka mereka kepada kalian," ujarnya. Ia meminta petani sawit agar aktif memonitor pemotongan yang dilakukan PKS dan segera melapor padanya.

"PKS yang melakukan potongan tersebut dan segera laporkan ke saya," tuturnya.

Menurut Luhut pabrik minyak goreng sebaiknya jangan hanya dimiliki oleh perusahaan. Sebaiknya, koperasi-koperasi sawit, khususnya yang sudah mengikuti program PSR (peremajaan sawit rakyat) memiliki pabrik kelapa sawit juga. Ia berjanji akan bicara pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar usulan tadi menjadi prioritas utama. Selain itu, ia akan membahas perihal subsidi pupuk dari dana sawit di BPDPKS.

"Itu uang kalian, uang itu harus lebih banyak ke kalian petani swadaya, karena itulah hakekat didirikan BPDPKS itu. Ya tapi itu, jangan nanti pabrik-nya sudah berdiri, lantas kalian-sama kalian berantam kemudian,” kata dia.

Baca Juga: Luhut Sebut RI Ada di Posisi Terendah pada Kasus Harian terhadap Populasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini