TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Inggris memberikan bantuan pendanaan untuk program pengembangan transportasi rendah emisi karbon di Indonesia melalui kerja sama "Future Cities: UK-Indonesia Low Carbon Partnership”. Nilai pendanaan itu mencapai 9 juta poundstarling atau Rp 162 miliar.

"Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan menyambut baik pelaksanaan program kerjasama ini, yang diharapkan dapat membantu pengembangan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno dalam keterangannya seperti dikutip pada Rabu, 6 Juli 2022.

Program tersebut merupakan langkah awal dari komitmen kedua negara untuk memitigasi dampak perubahan iklim melalui pengembangan transportasi publik perkotaan yang ramah lingkungan. Adapun dana itu akan digelontorkan untuk pengembangan transportasi perkotaan di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, penandatanganan kesepakatan untuk memulai kerjasama tersebut telah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins. Penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Perhubungan Inggris Wendy Morton MP pada Juni 2022 lalu.

Hendro mengatakan dalam RPJMN 2020-2024, Kemenhub memiliki tugas untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi (dekarbonisasi) di sektor transportasi. Artinya, Kemenhub tidak hanya meningkatkan konektivitas perkotaan melalui penyediaan angkutan umum massal.

Adapun Kementerian Perhubungan kini tengah mengembangkan sejumlah angkutan umum massal perkotaan, baik dalam bentuk bus rapid transit (BRT) maupun perkeretaapian yang berbasis rel. Angkutan ini terintegrasi dan menggunakan energi listrik.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins menyambut baik adanya kerja sama ini. Menurut dia, kemitraan di bidang transportasi sangat penting agar negara lebih percaya diri untuk menjalankan komitmen dari konferensi di Glasgow dan mengejar target kendaraan nol emisi.

“Kami berupaya untuk menegakkan Perjanjian Paris untuk menekan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 °C, dan berupaya melaksanakan dekarbonisasi di sektor transportasi karena 25 persen emisi GRK dihasilkan dari sektor transportasi,” tuturnya.

Melalui program ini, kedua negara bersama-sama ingin menangkap peluang besar. Di antaranya, pengembangan peta jalan untuk elektrifikasi kendaraan umum secara efisien, pengintegrasian solusi ramah iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta perancangan proyek transportasi rendah karbon yang mampu menarik investasi.

Adapun kerja sama ini mencakup integrasi pengembangan LRT serta transit-oriented development dan land value capture di Metropolitan Semarang. Kemudian, transisi menuju transportasi rendah karbon yang inklusif melalui perbaikan aspek keselamatan bagi kaum rentan.

Selanjutnya, penguatan transportasi kota berkelanjutan di kota pesisir. Lalu, dekarbonisasi transportasi yang inklusif di Indonesia dan mobilisasi bersih untuk area metropolitan Jakarta.

Baca: Jika 365 Kreditur Setujui Proposal Garuda, Sri Mulyani Cairkan PMN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini