Terpopuler Bisnis: Pertamina Hargai Netizen soal MyPertamina, Kredit Macet Titan Energy
Reporter
Tempo.co
Editor
Francisca Christy Rosana
Senin, 4 Juli 2022 06:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler di kanal ekonomi dan bisnis sepanjang Ahad, 3 Juli 2022 diwarnai pelbagai isu. Berita tentang penerapan penggunaan aplikasi MyPertamina di SPBU untuk konsumen BBM bersubsidi di SPBU masih banyak diminati pembaca.
Berita selanjutnya adalah kronologi kredit macet Titan Energy hingga Rp 6,7 triliun. Berikut ini empat berita di kanal ekonomi dan bisnis.
1. Aplikasi MyPertamina Dapat Bintang 1, Pertamina: Kami Hargai Pendapat Netizen
Warganet atau netizen mengganjar aplikasi MyPertamina yang diluncurkan PT Pertamina (Persero) dengan bintang 1,3 di Playstore dan 2,5 di App store. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan perseroan menghargai pendapat netizen.
"Kami menghargai seluruh pendapat masyarakat dan netizen. Semua masukan, kritikan, dan komen ini akan kami jadikan bahan untuk meningkatkan kualitas MyPertamina ke depan," kata Irto saat dihubungi pada Minggu, 3 Juli 2022.
Banyaknya bintang dalam platform pengunduh aplikasi milik Android dan iOS itu menjadi indikator kepuasan pengguna. Sejak Pertamina mengatur pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menggunakan MyPertamina, masyarakat banyak melayangkan kritik.
Irto menyampaikan masyarakat yang berhak menikmati BBM bersubisidi sejatinya tak perlu bertransaksi menggunakan MyPertamina. Untuk mendapatkan kode bar atau barcode pembelian, konsumen bisa mendaftarkan diri di situs Subsiditepat.mypertamina.id.
Baca selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Bank Mandiri Beberkan Kronologi Kredit Macet Titan Energy Rp 6,7 Triliun
VP Corporate Communication PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Ricky Andriano blak-blakan menjelaskan soal kredit macet perusahaan batu bara PT Titan Infra Energy senilai US$ 450 juta kepada kreditur sindikasi yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya. Bila dirupiahkan, kredit itu setara dengan Rp 6,7 triliun menggunakan asumsi kurs Rp 14.970,5 per dolar AS.
Adapun kredit itu dikucurkan oleh sindikasi yang terdiri atas PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Credit Suisse, dan Trafigura. Hingga tenggat waktu yang disepakati yakni Kamis lalu, 30 Juni 2022, para kreditur masih belum menerima proposal restrukturisasi kredit yang dijanjikan Direktur Utama PT Titan Infra Energy Darwan Siregar.
Ricky menjelaskan Titan Infra Energy telah berhenti mencicil sesuai ketentuan yang berlaku pada Februari 2020. Berikutnya, label kredit macet ditetapkan oleh kreditur pada Agustus 2020. Hingga kini, perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan awal.
Selama tiga tahun terakhir, kreditur sindikasi juga tidak pernah menerima laporan keuangan audited dari perusahaan batu bara ini. Padahal, bisnis Titan berlangsung normal di masa pandemi Covid-19.
Baca selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. Uji Coba Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Dihapus, Simak Iuran untuk Tiap Kelompok Peserta
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan akan menguji coba penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) di sejumlah rumah sakit pada bulan Juli ini. Lalu berapa besar iuran yang harus dibayar oleh tiap peserta BPJS nantinya?
Pejabat Pengganti Sementara Kepala Humas BPJS Kesehatan Arif Budiman menyebutkan hingga kini belum ada wacana untuk mengubah besaran nominal iuran peserta menyusul penghapusan kelas rawat inap tersebut.
"Saat ini tidak ada wacana perubahan iuran. Skema dan besaran iuran masih sama dengan sebelumnya," kata Arif di Jakarta, Jumat, 1 Juli 2022.
Arif menjelaskan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Beleid yang mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan itu menyebutkan besaran iuran didasarkan pada jenis kepesertaan tiap peserta dalam program JKN.
Baca selengkapnya di sini.
4. Pelabuhan di Bangka Belitung Akan Ditata, Menhub: Kalau Kebanyakan Tidak Ekonomis
Menteri Perhubungan atau Menhub Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan menata ulang pelabuhan-pelabuhan di Bangka Belitung. Pemerintah, tutur dia, perlu mengindentifiksi pelabuhan yang potensial untuk dikembangkan.
"Kami bersama Pemda akan mengidentifikasi kembali pelabuhan mana yang akan dikembangkan, karena kalau kebanyakan pelabuhan tidak ekonomis. Kalau kita bisa fokus kembangkan di satu tempat tertentu, hasilnya akan memberikan dampak yang bagus," ujar Budi Karya dalam keterangannya, Ahad, 3 Juli 2022.
Penataan ini dilakukan agar pelabuhan eksisting lebih produktif dan pergerakan penumpang maupun barang menjadi lancar. Budi Karya menjelaskan di Pulau Bangka terdapat sejumlah pelabuhan, baik untuk penumpang maupun barang.
Ia merincikan, berbagai pelabuhan yang ada di pulau tersebut adalah Pelabuhan Penyeberangan Sadai, Pelabuhan Pangkal Balam, Pelabuhan Tanjung Ular, dan Pelabuhan Belinyu.
Baca selengkapnya di sini.
Baca juga: Netizen Beri Bintang 1 Aplikasi MyPertamina, Begini Kata Pertamina
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.