Larangan Danareksa Mainkan Produk Rerivatif Dinilai Tepat

Reporter

Editor

Senin, 16 Februari 2009 20:05 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Drajad Hari Wibowo, menilai tepat keputusan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara yang melarang PT Danareksa Securities bermain di produk derivatif.

Drajad mengatakan, sebagai badan usaha milik negara, Danareksa sudah seharusnya tak masuk dalam produk-produk derivatif. Produk itu sangat spekulatif karena keuntungan tinggi yang ditawarkan diikuti resiko yang sangat besar.

Apalagi, kata dia, sejarah telah menunjukkan kerugian yang ditanggung bisa membangkrutkan usaha jika sebuah perusahaan pelat merah gagal dalam investasi produk derivatif. "Akhirnya negara yang harus menalangi," kata Drajad, lewat pesan pendek kepada Tempo, Senin (16/2).

AGOENG WIJAYA

Berita terkait

Berapa THR Pegawai BUMN? Segini Perkiraannya

42 hari lalu

Berapa THR Pegawai BUMN? Segini Perkiraannya

Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mendapat tunjangan hari raya atau THR. Berapa perkiraan nilainya?

Baca Selengkapnya

Banyak BUMN Kolaps di Era Jokowi, Mahfud Md: Marak Korupsi, Harus Diperbaiki

11 Januari 2024

Banyak BUMN Kolaps di Era Jokowi, Mahfud Md: Marak Korupsi, Harus Diperbaiki

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan jika dirinya dan calon presiden Ganjar Pranowo akan berantas korupsi di BUMN.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Siap Reformasi Aturan Pendanaan Partai Politik, Segini Parpol Dapat Dana dari APBN - APBD

2 November 2023

Anies Baswedan Siap Reformasi Aturan Pendanaan Partai Politik, Segini Parpol Dapat Dana dari APBN - APBD

Anies Baswedan singgung reformasi aturan pendanaan partai politik. Ini sumber dana parpol, berapa besar parpol dapat dana dari APBN dan APBD?

Baca Selengkapnya

Pasangan Ganjar-Mahfud Punya Misi BUMN Unggul, Pengamat: Industri Pendukung Harus Kuat

23 Oktober 2023

Pasangan Ganjar-Mahfud Punya Misi BUMN Unggul, Pengamat: Industri Pendukung Harus Kuat

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi misi BUMN unggul dari Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baca Selengkapnya

Cile Nasionalisasi Tambang Lithium, Tingkatkan Perekonomian dan Melindungi Lingkungan

21 April 2023

Cile Nasionalisasi Tambang Lithium, Tingkatkan Perekonomian dan Melindungi Lingkungan

Presiden Cile, Gabriel Boric, menasionalisasi industri litium negara itu untuk meningkatkan perekonomian negara dan melindungi lingkungan.

Baca Selengkapnya

Otorita IKN: Pembentukan Badan Usaha Milik Otorita Masih Berproses

16 Januari 2023

Otorita IKN: Pembentukan Badan Usaha Milik Otorita Masih Berproses

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya menjelaskan pembentukan Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) masih dalam proses.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Segera Umumkan Daftar Hitam Nama Direksi dan Komisaris BUMN Korup

13 Desember 2022

Erick Thohir Segera Umumkan Daftar Hitam Nama Direksi dan Komisaris BUMN Korup

Erick Thohir akan membuat daftar hitam individu-individu yang terdeteksi korup agar tidak masuk menjadi pejabat BUMN.

Baca Selengkapnya

Perbedaan Mendasar BUMN dan BUMD, Tak Sekadar Milik Pemerintah Pusat dan Daerah

22 Mei 2022

Perbedaan Mendasar BUMN dan BUMD, Tak Sekadar Milik Pemerintah Pusat dan Daerah

Meski sama-sama badan usaha yang dimiliki pemerintah, status kepemilikan dan skala BUMN dan BUMD berbeda. Apakah perbedaan mendasarnya?

Baca Selengkapnya

Eks Dirut PT Danareksa Sekuritas Diperiksa Jadi Saksi di Kasus Korupsi Asabri

13 April 2022

Eks Dirut PT Danareksa Sekuritas Diperiksa Jadi Saksi di Kasus Korupsi Asabri

Kejaksaan Agung memeriksa satu orang saksi dalam perkara dugaan korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asabri (Persero).

Baca Selengkapnya

Lantik Dewas LPI, Jokowi: Semoga Indonesia Dapat Kepercayaan Internasional

27 Januari 2021

Lantik Dewas LPI, Jokowi: Semoga Indonesia Dapat Kepercayaan Internasional

Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pengelola Investasi diterbitkan Jokowi pada 14 Desember 2020 lalu.

Baca Selengkapnya